Saat BI Rate dan Harga BBM Non Subsidi Naik, Ekonom Sebut MBG Perlu Efisiensi Agar Tak Bebani APBN

Ringkasan Berita:

• Menurut Josua, kenaikan suku bunga ini merupakan kondisi yang tidak menyenangkan bagi sektor perbankan maupun berbagai sektor usaha. 
• Josua mengatakan Pemerintah perlu melakukan desain ulang kebijakan dengan berfokus pada efisiensi serta ketepatan sasaran agar pelaksanaannya lebih efektif, salah satunya pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
• Menurut Josua, Pemerintah perlu kembali memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal, kuasi fiskal, dan moneter. 

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Perdede, menanggapi terkait dampak kenaikan harga BBM non subsidi dan BI Rate belakangan ini.

PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp 12.900 per liter, mulai Rabu (10/6/2026).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate dari 5,25 persen menjadi 5,50 persen, per Rabu ini.

Adapun, BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang ditetapkan oleh BI yang berfungsi sebagai suku bunga acuan utama dalam operasi moneter. 

Angka ini menjadi patokan bagi perbankan dalam menentukan suku bunga kredit (seperti KPR dan pinjaman usaha) serta suku bunga simpanan (tabungan dan deposito).

Menurut Josua, kenaikan suku bunga ini merupakan kondisi yang tidak menyenangkan bagi sektor perbankan maupun berbagai sektor usaha. 

Sehingga, kebijakan tersebut juga menjadi tantangan bagi pemerintah, terutama dalam pelaksanaan berbagai program prioritas yang sedang dijalankan.

Oleh karena itu, kata Josua, Pemerintah perlu melakukan desain ulang kebijakan dengan berfokus pada efisiensi serta ketepatan sasaran agar pelaksanaannya lebih efektif, salah satunya pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pemerintah perlu melakukan desain ulang ya berbasis efisiensi dan juga ketepatan sasaran. Memang program ini (MBG) penting gitu ya dari sisi untuk peningkatan gizi, kualitas SDM, dan juga penurunan kemiskinan jangka panjang, tetapi juga tidak boleh menjadi beban struktural untuk APBN," jelasnya, Rabu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

"Artinya pelaksanaannya perlu bertahap dan juga dimulai tadi dari daerah yang masalah gizinya paling berat dan juga menggunakan data-data penerima terpadu dan juga memiliki batas biaya per penerima, juga disertai audit harga bahan baku serta distribusi," Imbuh Josua.

Josua mengatakan, pengadaan dalam program MBG ini harus dilakukan secara terbuka dan berdasarkan persaingan yang sehat agar tata kelola pemerintahan serta tingkat produktivitas dapat ditingkatkan. 

Baca juga: BI Rate Naik, Menteri UMKM Pastikan Belum Ganggu Penyaluran Kredit Pelaku Usaha

Menurutnya, langkah tersebut juga akan meningkatkan kepercayaan investor bahwa kualitas belanja pemerintah tetap dijalankan secara disiplin.

"Seperti yang disampaikan sebelumnya juga bahwa pemerintah akan tetap menjaga fiskal defisit di bawah 3 persen, itu saya pikir suatu hal yang positif tapi juga bagaimana kualitas, karena kembali lagi kualitas belanja ini akan sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kita dan juga keberlanjutan dari sisi beban fiskal kita ke depannya," papar Josua.

Sehingga, kata Josua, Pemerintah perlu kembali memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal, kuasi fiskal, dan moneter. 

Masing-masing instrumen tersebut harus ditempatkan dan dijalankan sesuai dengan fungsi serta perannya masing-masing agar kebijakan yang diambil dapat berjalan lebih efektif.

"Ini saya pikir juga menjadi salah satu upaya agar pemerintah lebih fokus lagi untuk membuat skala prioritas ya, belanja-belanja mana yang harus diprioritaskan yang memang memiliki dampak tetesan yang cepat di jangka pendek ini," katanya.

"Karena efek dari kenaikan suku bunga ini akan cukup memengaruhi tadi dari sisi konsumsi masyarakat," ujar Josua.

Selain itu, Josua juga berharap kebijakan yang diambil tidak mengganggu sektor industri padat karya, khususnya manufaktur, yang masih menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. 

Menurutnya, sektor tersebut perlu mendapatkan insentif dan dukungan agar tidak terpaksa mengurangi jam kerja maupun melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Oleh sebab itu, makanya pemerintah mesti lebih terbuka dan lebih mendengarkan juga kondisi yang terjadi di lapangan saat ini," tegas Josua.

(Tribunnews.com/Rifqah)