Ringkasan Berita:

• Kenaikan Pertamax dan Pertamax Green dinilai tak terhindarkan karena mengikuti harga pasar dan dampak konflik global.
• Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi tekanan APBN, tetapi pemerintah perlu mengawasi potensi perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite agar subsidi tetap tepat sasaran.
• Dampak ke masyarakat diperkirakan terbatas karena pengguna Pertamax mayoritas kelompok menengah dan pemilik kendaraan baru.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax 92 dan Pertamax Green jadi konsekuensi dampak konflik global yang tak lagi bisa ditahan oleh pemerintah. 

Fahmy mengatakan, pada dasarnya kenaikan harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar, di mana negara - negara lain sudah lebih dahulu menaikkan harga.

Diketahui pemerintah melalui Pertamina resmi menaikkan harga beberapa jenis BBM mulai Rabu, 10 Juni 2026.

BBM non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

"Saya kira RON 92 atau Pertamax itu sebetulnya BBM nonsubsidi. Harganya biasa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, sesuai dengan harga keekonomian," kata Fahmy kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Ia menyebut pemerintah sebelumnya telah menahan kenaikan harga Pertamax sejak Maret 2026 untuk meredam dampak ekonomi kepada masyarakat. 

Namun, seiring meningkatnya beban kompensasi yang harus dibayarkan kepada Pertamina, ruang fiskal pemerintah menjadi semakin terbatas sehingga penyesuaian harga sulit dihindari.

"Betul. Sebenarnya tidak bisa ditahan lagi oleh pemerintah untuk mempertahankan harga Pertamax agar tidak naik, karena beban fiskalnya semakin berat," ujarnya.

Di sisi lain ia melihat kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi ini dapat membantu pemerintah mengurangi tekanan terhadap APBN.

Meski demikian, efektivitasnya bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang masih dijual dengan harga Rp10.000 per liter.

Fahmy mengingatkan bahwa disparitas harga yang semakin lebar dapat mendorong sebagian pengguna Pertamax beralih ke BBM subsidi. 

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tujuan penghematan fiskal dapat tercapai.

Senada dengan Fahmy, ekonom Universitas Negeri Manado (UNIMA), Robert Winerungan menjelaskan kenaikan harga Pertamax merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kesehatan APBN di tengah kondisi global yang belum stabil.

"Pemerintah berupaya mengurangi beban APBN karena Pertamax sebenarnya merupakan BBM yang tidak seharusnya mendapat intervensi pemerintah. Yang memang mendapat campur tangan pemerintah adalah Pertalite. Jadi pemerintah mengurangi beban APBN dengan menaikkan harga RON 92," kata Robert.

Selain mengurangi tekanan fiskal, Robert menilai penyesuaian harga juga penting untuk menjaga keseimbangan harga BBM domestik dengan negara-negara tetangga. 

Menurut dia, selisih harga yang terlalu jauh berpotensi membuka peluang penyalahgunaan dan praktik perdagangan ilegal yang merugikan negara.

Di sisi lain, Robert memperkirakan dampak sosial ekonomi dari kenaikan Pertamax tidak akan sebesar jika pemerintah menaikkan harga Pertalite atau Solar. Pasalnya, pengguna Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat menengah dan pemilik kendaraan yang lebih baru.

"Saya kira dampaknya tidak terlalu besar. Sebagian besar masyarakat menengah ke bawah sudah menggunakan Pertalite. Karena itu saya yakin pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Pertamax atau RON 92 umumnya digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang lebih baru," ujarnya.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang paling lama menahan penyesuaian harga BBM nonsubsidi di tengah lonjakan harga minyak dunia. 

Berdasarkan data Trading Economics periode Maret-April 2026, terdapat perbedaan harga BBM yang cukup signifikan antarnegara ASEAN. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan subsidi energi, struktur pajak, hingga kemampuan masing-masing negara dalam memproduksi minyak dan bahan bakar domestik.

Berikut konversi harga BBM rata-rata di negara-negara ASEAN ke rupiah (asumsi kurs Rp18.100 per dolar AS):

1. Singapura: US$2,38/liter ≈ Rp43.100/liter

2. Filipina: US$1,52/liter ≈ Rp27.500/liter

3. Kamboja: US$1,25/liter ≈ Rp22.600/liter

4. Thailand: US$1,25/liter ≈ Rp22.600/liter

5. Vietnam: US$0,74/liter ≈ Rp13.400/liter

6. Indonesia: US$0,59/liter ≈ Rp10.700/liter

7. Malaysia: US$0,50/liter ≈ Rp9.100/liter

Sementara itu, harga Pertamax (RON 92) di Indonesia per 10 Juni 2026 telah disesuaikan menjadi Rp16.250 per liter. 

Meski mengalami kenaikan, harga tersebut masih berada di bawah harga bensin di Singapura, Filipina, Kamboja, dan Thailand.

Dari daftar tersebut, Singapura masih menjadi negara dengan harga BBM tertinggi di Asia Tenggara. Harga BBM di negara tersebut mencapai lebih dari empat kali lipat dibandingkan Malaysia dan jauh di atas Indonesia. 

Baca juga: Harga Pertamax Naik Tanpa Ada Diskusi dengan DPR, PDIP: Jangan Sampai Rakyat Selalu Jadi Korban

Sementara itu, Malaysia menempati posisi sebagai negara dengan harga BBM termurah di kawasan, disusul Indonesia berdasarkan rata-rata harga BBM nasional.