Ringkasan Berita:

• Sejumlah aliansi mahasiswa dari Jakarta dan daerah lain menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM non-subsidi serta pelemahan rupiah. 
• BEM UI memimpin aksi “Indonesia Bangkrut” di Bundaran HI dengan lima tuntutan, termasuk penghentian pemborosan APBN dan evaluasi program pemerintah

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah aliansi mahasiswa dari universitas di Jakarta dan sekitarnya akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat 12 Juni 2026.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunnews.com, mahasiswa yang akan menggelar aksi turun ke jalan, yaitu:

• Aliansi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Melawan. Aksi ini akan dilakukan di sekitar kampus.
• Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mempelopori Aksi Indonesia Bangkrut. Diketahui, BEM UI akan menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.

Baca juga: Perkiraan Jumlah Massa Demo di Bundaran HI: RI Negara Kaya, Tapi Rakyatnya Tak Kunjung Sejahtera

Respons Soal Aksi Mahasiswa 12 Juni

Sejumlah pihak merespons aksi unjuk rasa tersebut.

Gelombang aksi demonstrasi oleh sejumlah mahasiswa dan kelompok aktivis terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamax, mendapat tanggapan dari Ketua Umum Relawan Jarnas Prabowo-Gibran, H. Nasarudin, SH, MH.

Nasarudin menyampaikan apresiasi terhadap kritik dan masukan yang disampaikan mahasiswa dan aktivis.

Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, aktivis, dan para pengamat yang telah menyampaikan kritik serta aspirasi terkait kebijakan pemerintah. Masukan seperti ini sangat berharga untuk pembangunan bangsa yang lebih baik," ujar Nasarudin, Kamis (11/6).

Namun, ia menilai bahwa kritik terhadap kebijakan kenaikan BBM non-subsidi perlu dipahami secara lebih menyeluruh, terutama terkait perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidi.

Ia menjelaskan bahwa Pertamax merupakan BBM non-subsidi yang umumnya digunakan oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.

Karena itu, menurutnya, kebijakan penyesuaian harga tidak dapat disamakan dengan BBM subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Negara tidak ingin beban subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil justru ikut dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran negara benar-benar difokuskan untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Nasarudin menambahkan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal negara serta mempertahankan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen terhadap perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

"Pemerintah tetap fokus melindungi rakyat miskin. Subsidi harus tetap tersedia bagi masyarakat yang memang berhak menerimanya sehingga mereka dapat bertahan menghadapi berbagai tantangan ekonomi saat ini," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai tuntutan penolakan kenaikan BBM non-subsidi perlu dilihat dalam konteks fiskal negara.

Menurutnya, penahanan harga dapat berimplikasi pada beban anggaran jika tidak disesuaikan dengan mekanisme pasar.

"Dalam perspektif keadilan sosial, subsidi harus diarahkan kepada mereka yang membutuhkan. Negara tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat miskin demi mempertahankan kenyamanan kelompok yang secara ekonomi mampu," katanya.

Nasarudin juga menyinggung kondisi ekonomi global yang dinilai turut memengaruhi harga energi dunia.

"Kondisi geopolitik global yang tidak menentu telah memberikan tekanan terhadap harga energi dunia. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang bijak agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga dan rakyat kecil tetap terlindungi," ujarnya.

Ia menilai kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merupakan langkah yang dinilai rasional dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Nasarudin mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan tersebut secara objektif, tidak hanya dari sisi kenaikan harga, tetapi juga dari tujuan kebijakan fiskal dan perlindungan sosial.

"Yang harus menjadi prioritas kita bersama adalah memastikan rakyat kecil tetap terlindungi. Mari kita perkuat dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan menjaga ketahanan ekonomi bangsa," tutup Nasarudin.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra merespons rencana aksi demonstrasi yang diusung Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM Seluruh Indonesia) yang mengancam akan menggelar aksi bertajuk “Reformasi Jilid II” apabila pemerintah tidak memenuhi tuntutan perbaikan kondisi ekonomi dalam waktu 18 hari.

Menanggapi hal tersebut, Herindra mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga stabilitas dan persatuan nasional.

"Ah, yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan kesatuan," ujar Herindra di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Ia menambahkan bahwa semua elemen bangsa perlu menghindari hal-hal yang dapat merugikan kepentingan bersama.

"Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua ya," sambungnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya dinamika politik dan aksi mahasiswa yang menyoroti sejumlah isu ekonomi nasional.

Pemerintah sebelumnya juga mendapat berbagai tuntutan dari kelompok mahasiswa terkait kondisi ekonomi dan kebijakan publik.

Baca juga: Perkiraan Jumlah Massa Demo di Bundaran HI: RI Negara Kaya, Tapi Rakyatnya Tak Kunjung Sejahtera

Analisa Pengamat

Pelemahan nilai tukar rupiah serta penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi salah satu pemicu munculnya seruan “Reformasi Jilid 2” dari sejumlah kelompok mahasiswa.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah bahkan sempat melayangkan ultimatum kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperbaiki kondisi ekonomi dalam waktu 18 hari.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Ayip Tayana menyampaikan apresiasi terhadap aspirasi mahasiswa.

Namun, ia menilai tekanan politik melalui ultimatum tidak akan berdampak langsung pada penguatan nilai tukar rupiah.

Menurut Ayip, penguatan rupiah lebih ditentukan oleh faktor fundamental ekonomi, seperti kepercayaan pasar, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal yang disiplin.

“Rupiah ini tak akan menguat dengan ultimatum dari mahasiswa. Rupiah ini akan menguat dengan kepercayaan pasar, stabilitas politik, dan kebijakan fiskal yang disiplin. Jika rupiah melemah, lalu jawabannya Reformasi Jilid 2 maka itu bukan solusi, itu malah bagian dari masalah itu tersendiri,” kata Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional tersebut.

Ia juga menilai bahwa aksi atau narasi politik yang berpotensi memicu ketidakstabilan dapat berdampak pada arus investasi. Dalam kondisi tersebut, investor disebut bisa menahan atau bahkan menarik dana dari pasar domestik.

“Pasar keuangan ini sangat sensitif, dan kestabilan politik sangat berpengaruh. Investor akan melihat itu. Jika narasi yang muncul adalah ancaman Reformasi Jilid 2, maka investor bisa menahan diri, atau justru menarik dana ke luar negeri,” ujarnya.

Ayip menambahkan, jika tuntutan mahasiswa mengarah pada wacana pelengseran kekuasaan, hal itu dinilai tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

“Aksi yang dilakukan BEM SI itu relevan jika tujuannya mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi, tetapi menjadi tidak relevan jika rupiah dijadikan pintu masuk untuk membangun narasi pemakzulan atau pelengseran kekuasaan,” katanya.

Ia juga membandingkan situasi ekonomi saat ini dengan krisis 1998. Menurutnya, kondisi saat ini berbeda karena tidak terdapat krisis legitimasi politik maupun gejolak sosial berskala besar.

“Pemerintahan Prabowo-Gibran ini legitimasi elektoralnya masih kuat, sekitar 72 persen. Ditambah koalisi parpolnya besar sekali, hampir semuanya mendukung pemerintah. Dan tidak ada krisis legitimasi politik. Jadi sulit terjadi,” ujarnya.

Ayip juga menilai belum terlihat adanya konsolidasi lintas kelompok masyarakat yang dapat mendorong perubahan politik besar seperti pada 1998.

“Saya belum melihat konsolidasi lintas nasional yang kuat, dari buruh, mahasiswa, masyarakat, hingga elit politik. Kesimpulan saya, belum akan terjadi seperti 1998,” pungkasnya.

Berawal dari Aksi Bakar Uang di BI Jateng

Asap tipis terlihat membumbung di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Jalan Imam Bardjo, Kota Semarang, Kamis (5/6/2026) sore.

Aksi tersebut dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jawa Tengah.

Dalam aksi itu, massa membakar uang mainan sebagai simbol pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Aksi tersebut menjadi bagian dari protes terhadap kondisi ekonomi nasional yang mereka nilai tidak stabil.

Tidak hanya itu, mahasiswa juga melakukan sejumlah aksi simbolik lain, mulai dari menaburkan bunga, doa bersama, hingga penyegelan simbolis kantor BI Jawa Tengah. Segel tersebut bertuliskan “RIP Rupiah Sekarat” sebagai bentuk kritik terhadap pelemahan nilai tukar rupiah.

Mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk Politeknik Negeri Semarang (Polines) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, menyuarakan kritik terhadap kondisi ekonomi nasional serta kebijakan pemerintah yang dinilai membebani masyarakat.

Presiden Mahasiswa Polines, Kevin Priambodo, mengatakan aksi tersebut berawal dari diskusi internal mahasiswa saat memantau perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Hal ini didasari dari sebuah forum malam. Ketika kami nongkrong dan melihat kurs rupiah yang terus diperbarui setiap hari, ternyata nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin melemah hingga menyentuh Rp18.000,” ujar Kevin.

Ia menambahkan, kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran karena pelemahan rupiah dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

“Dari situ muncul kegelisahan kami. Apakah masyarakat tahu bahwa pelemahan rupiah ini akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka?” katanya.

Keresahan itu kemudian dibahas bersama organisasi mahasiswa lainnya hingga melahirkan kampanye di media sosial, termasuk poster bertuliskan “Gaya Elit, Rupiah Sulit” yang sempat viral.

Kevin mengaku awalnya aksi tersebut hanya direncanakan sederhana di depan Kantor BI, namun kemudian berkembang setelah mendapat respons luas di media sosial.

“Kami awalnya tidak menyangka postingan itu akan besar. Awalnya kami hanya ingin datang ke depan BI, berdoa bersama, menyampaikan orasi sebentar lalu pulang,” ujarnya.

Dalam orasinya, mahasiswa menilai pemerintah belum menunjukkan langkah yang cukup kuat dalam merespons persoalan ekonomi yang terjadi.

Meski demikian, mereka mengaku tidak membawa solusi teknis untuk memperbaiki nilai tukar rupiah, melainkan menyampaikan fungsi pengawasan sosial terhadap kebijakan pemerintah.

Ketua BEM UNS Surakarta, M Kailani Rizqy, menyebut aksi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran publik terkait kondisi ekonomi.

“Kami ingin membangun awareness atau kesadaran bersama bahwa saat ini kita semua sedang menghadapi kondisi yang tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat perlu mengawal kebijakan pemerintah agar memberikan dampak nyata.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga melakukan penyegelan simbolis di area Kantor BI Jawa Tengah dengan tenggat waktu 18 hari untuk melihat perkembangan kondisi ekonomi.

Jika tidak ada perubahan, mahasiswa menyebut tidak menutup kemungkinan akan ada aksi lanjutan sebagai bentuk protes.

Aksi di depan Kantor BI Jawa Tengah kemudian ditutup dengan doa bersama dan tabur bunga sebagai simbol harapan terhadap perbaikan kondisi ekonomi nasional.

Baca juga: Hari Ini Ada Demo Mahasiswa di Bundaran HI, Hindari Jalan Sudirman-Thamrin, Berikut Alternatifnya

Aksi Meluas ke Berbagai Daerah

Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax memicu gelombang aksi demonstrasi di sejumlah daerah, termasuk di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Kota Bandung, Jawa Barat.

Di Kendari, aksi mahasiswa pecah di dua titik pada Rabu (10/6/2026). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Halu Oleo (UHO) menggelar aksi di kawasan Bundaran Tank.

Dalam aksi tersebut, massa sempat membakar ban bekas di tengah jalan sebagai bentuk simbol kekecewaan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM.

Sementara itu, massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Kendari memblokade jalur lalu lintas di lampu merah perempatan Kampus UHO.

Koordinator PMII Kota Kendari, Rahmat Al Mubarak, mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil.

“Kami melihat pemerintah hanya melihat kalangan-kalangan elite, tanpa memikirkan masyarakat yang susah mencari kebutuhan ekonominya sendiri,” ujar Rahmat saat berorasi.

Ia menegaskan, meski memahami tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah, setiap kebijakan tetap harus mengutamakan kesejahteraan rakyat.

“Jangan sampai rakyat kecil menjadi pihak yang selalu diminta berkorban sementara kebutuhan hidup semakin sulit dijangkau,” tambahnya.

Senada, Ketua BEM FISIP UHO, Zacky Fahmi, menyebut kenaikan BBM berpotensi memicu dampak berantai terhadap harga kebutuhan pokok dan sektor lainnya. Ia juga mengajak masyarakat lintas sektor untuk ikut mengawal kebijakan tersebut.

“Kami tidak datang untuk menciptakan kekacauan, tapi untuk mengingatkan bahwa tujuan pembangunan adalah menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Meski sempat menyebabkan kepadatan lalu lintas, aksi di Kendari berlangsung tertib hingga massa membubarkan diri di bawah pengawalan aparat kepolisian.

Baca juga: Besok, 4.151 Personel Polri/TNI Diterjunkan untuk Kawal Demo Mahasiswa di Bundaran HI Jakarta 

Aksi Mahasiswa di Bandung

Aksi serupa juga terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (11/6/2026) sore. Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Barat menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat.

Massa membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan harga BBM, program makan bergizi gratis (MBG), serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kebijakan lain seperti pengesahan UU Polri yang dinilai kontroversial.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan desakan agar pemerintah menurunkan harga BBM dan mengevaluasi berbagai program yang dianggap membebani anggaran negara.

Ketua BEM UPI, Khallid Syhaeful, menyebut aksi ini merupakan hasil konsolidasi berbagai kampus dan mencerminkan keresahan yang meluas di masyarakat.

“Hari ini tujuan kita adalah pertama tentunya membahas terkait isu yang sedang ramai yang ada di masyarakat,” ujarnya.

Meski menyampaikan kritik keras, aksi di Bandung berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat kepolisian.

Hari Ini Aksi di Jakarta

Pengendara yang beraktivitas di pusat Jakarta pada Jumat (12/6/2026) diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kepadatan lalu lintas. Sejumlah ruas jalan diperkirakan mengalami peningkatan volume kendaraan seiring adanya aksi demonstrasi mahasiswa di beberapa titik ibu kota.

Salah satu aksi yang menjadi perhatian adalah demonstrasi yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (Universitas Indonesia) atau BEM UI.

Aksi tersebut mengusung tajuk “Aksi Menuju Indonesia Bangkrut” dan dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Diperkirakan sekitar 1.500 mahasiswa dari berbagai fakultas akan mengikuti aksi tersebut. Massa disebut mulai berkumpul sejak pagi sebelum melakukan rangkaian penyampaian aspirasi di lokasi.

Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengatakan aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi seluruh BEM fakultas di lingkungan UI.

“Rencananya aksi mulai pukul 10.00 WIB di Bundaran HI,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa aksi tersebut juga terbuka bagi masyarakat umum serta akan diikuti perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi lain.

Tuntutan Mahasiswa

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:

menghentikan pemborosan APBN

menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM

menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih

menghentikan militerisme di ranah sipil

meminta pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti menghindari kritik publik

Imbauan Lalu Lintas dan Jalur Alternatif

Bundaran HI sebagai salah satu pusat lalu lintas utama Jakarta diperkirakan menjadi titik paling terdampak selama aksi berlangsung.

Konsentrasi massa berpotensi menyebabkan perlambatan arus kendaraan di kawasan Jalan MH Thamrin dan sekitarnya.

Pengendara yang hendak menuju Jakarta Selatan disarankan menggunakan jalur alternatif melalui Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, hingga Jalan Proklamasi.

Sementara itu, kendaraan menuju Tanah Abang dan Jakarta Barat dapat melalui Jalan Kebon Sirih, Jalan Fachrudin, dan Jalan KH Mas Mansyur.

Selain Bundaran HI, potensi kepadatan juga dapat terjadi di kawasan Patung Kuda hingga sekitar Gedung DPR RI apabila terdapat pergeseran massa aksi.

Masyarakat diimbau mengatur waktu perjalanan lebih awal serta mempertimbangkan penggunaan transportasi umum untuk menghindari kemacetan di pusat kota.

(TribunJateng/Kompas.com/TribunJabar/Tribunnews)