Ringkasan Berita:

• Waketum Gerindra Fadli Zon menyesalkan kericuhan yang membubarkan diskusi “Pancasila Pemersatu Bangsa” di Universitas Gadjah Mada.
• Menurutnya, kampus harus menjadi ruang dialog dan adu argumen yang sehat.
• Ia menekankan kritik dan perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi, namun tidak boleh berakhir pada pembubaran atau persekusi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, menyayangkan terjadinya insiden kericuhan dalam diskusi publik bertajuk ‘Pancasila Pemersatu Bangsa’ di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta, Senin (15/6/2026) malam.

Acara yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono tersebut terpaksa dihentikan setelah sekelompok mahasiswa merangsek naik ke atas panggung dan melakukan aksi penolakan.

Fadli menilai tindakan pembubaran paksa diskusi di lingkungan kampus merupakan preseden yang kurang baik bagi iklim kebebasan akademik di tanah air.

"Saya kira itu satu kejadian yang mungkin kurang, sebenarnya, kurang baik lah terjadi di sebuah institusi perguruan tinggi, yang merupakan juga center of excellence," ujar Fadli Zon saat memberikan tanggapan di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Fadli menjabarkan bahwa kampus adalah wadah terbaik bagi persemaian ide-ide kritis.

Oleh sebab itu, kata dia, kehadiran para menteri dan pejabat negara yang siap menjawab langsung kegelisahan mahasiswa seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang dialektika yang sehat.

Ia menyayangkan jika mimbar akademik yang produktif tersebut justru harus berakhir dengan aksi penghentian paksa dan gesekan fisik di lapangan.

"Menurut saya, sangat disayangkan ada pembubaran-pembubaran atau persekusi semacam itu karena itu akan mengurangi justru nilai demokrasinya sendiri. Kehadiran (pejabat negara) untuk datang itu sendiri menurut saya satu gesture yang luar biasa," paparnya.

Berkaca pada pengalamannya selama bertahun-tahun di dunia politik praktis dan aktivisme, Fadli menggarisbawahi bahwa perbedaan pendapat yang tajam adalah hal yang lumrah dalam tatanan demokrasi.

Menurutnya, sekeras apa pun jalannya perdebatan, semua pihak harus menahan diri dan menyelesaikan perbedaan tersebut di atas meja diskusi, bukan dengan tindakan represif atau pembubaran fisik.

"Sekeras apa pun di dalam diskusi itu menurut saya masih sangat bagus. Bagusnnya itu di situ berhenti pada satu diskusi, bisa ada kesepakatan atau tidak ada kesepakatan, tapi itulah kita beradu argumen," jelasnya

Mengenai adanya tudingan miring di media sosial yang menyebut aksi mahasiswa tersebut bermuatan kepentingan politik tertentu atau ditunggangi afiliasi tokoh luar, Fadli menyikapinya secara proporsional.

Ia menilai, dalam era keterbukaan informasi digital saat ini, masyarakat sudah cukup cerdas untuk menilai arah gerakan dan melacak afiliasi kepentingan yang bermain di balik layar.

"Memang sering kali ada saja ya, kalau kita lihat itu seolah-olah murni di depan tapi di belakangnya sebenarnya ada satu kepentingan. Saya kira itu hal yang biasa, mungkin menjadi residu dari sisa-sisa kompetisi politik di masa lalu, atau ketidaksukaan, atau hal-hal yang lain," tandasnya.

Kronologi kejadian

Diskusi publik di UGM pada 15 Juni 2026 dibubarkan setelah kericuhan terjadi ketika sejumlah mahasiswa naik ke panggung dan memprotes kehadiran tiga pejabat negara dalam diskusi itu. 

Peristiwa ini memicu kontroversi karena dianggap mencederai nilai demokrasi dan kebebasan akademik.

Para pembicara dalam acara itu adalah Menteri ATR/B Nusron Wahid, Wakil Menteri PertSudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko.

Mahasiswa naik ke panggung, membentangkan spanduktulisan kritik“UGM Menolak Pengkhianat Reformasi”.

Para pejabat segera dievakuasi namun mahasiswa menghadang kendaraan dinas dan menuntut dialog terbuka.