Ringkasan Berita:

• SOKSI menjadi mitra strategis pemerintah untuk menyosialisasikan kebijakan agar program pelindungan PMI dipahami dengan benar oleh masyarakat.
• Fokus utama kerja sama adalah mendukung visi Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas PMI menjadi tenaga kerja terampil (skilled workers) yang terlindungi secara menyeluruh.
• Pemerintah berkomitmen mengawal PMI dari hulu ke hilir, termasuk membuka akses kerja ke luar negeri bagi kader SOKSI melalui jalur resmi yang aman.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (DEPINAS SOKSI) Mukhamad Misbakhun, menegaskan pentingnya pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Hal itu disampaikan Misbakhun saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DEPINAS SOKSI dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Misbakhun, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang efektif agar berbagai program dan kebijakan pemerintah terkait PMI dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.

“Ini bagian dari membangun komunikasi yang efektif agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan bagaimana program-programnya bisa berjalan dengan baik, dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik pula,” kata Misbakhun.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan SOKSI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyosialisasikan berbagai program pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. 

Menurutnya, keterlibatan organisasi kemasyarakatan diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai kebijakan yang telah dijalankan pemerintah.

Misbakhun menambahkan, langkah membangun sinergi antara SOKSI dan pemerintah juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita yang menitikberatkan pada pelindungan menyeluruh, peningkatan kesejahteraan, serta penciptaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi.

“Tentunya upaya membangun jembatan kerja sama ini supaya masyarakat juga memahami apa yang sudah dijalankan pemerintah itu jangan disalahtafsirkan," ujar Misbakhun.

Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menyatakan kerja sama dengan SOKSI merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait tata kelola pekerja migran Indonesia.

Dia menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan pelindungan maksimal kepada PMI sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke Indonesia.

Menurut Mukhtarudin, pemerintah juga tengah mendorong transformasi penempatan tenaga kerja Indonesia dari sektor berkeahlian rendah menuju tenaga kerja berketerampilan menengah dan tinggi.

"Jadi, sebenarnya pekerja migran Indonesia sekarang ini mayoritas sudah skilled workers dan formal. Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden," ujar Mukhtarudin.

Mukhtarudin menegaskan pekerja migran harus dipandang sebagai manusia yang membutuhkan perlindungan secara menyeluruh, bukan sekadar komoditas ekonomi.

"Pekerja Migran ini manusia, bukan barang. Oleh karena itu, semua stakeholder harus terlibat dalam konteks bagaimana mempersiapkan Pekerja Migran di sisi hulunya, pengawasan, pelindungan, sampai pemberdayaan ketika mereka selesai bekerja di luar negeri," ucap Mukhtarudin.

Menteri P2MI juga membuka peluang bagi kader-kader SOKSI maupun masyarakat binaan organisasi tersebut yang ingin bekerja di luar negeri melalui jalur resmi yang difasilitasi pemerintah.

Baca juga: SOKSI Bakal Gelar Rakernas dan Rapimnas di Bandung, Ini yang Dibahas

"Mungkin ada kader-kader SOKSI yang ingin bekerja di luar negeri, KP2MI siap jadi jembatan memfasilitasi kader SOKSI atau masyarakat yang dibina oleh SOKSI. Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat positioning kementerian dan pelayanan kita ke masyarakat, agar betul-betul kita bisa menciptakan migran aman, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju," katanya.