Laporan Wartawan Tribunnews, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Angkatan militer bersenjata Myanmar diketahui berencana ingin membuat mata uang digital dengan dalih untuk meningkatkan laju perekonomian domestik di negara tersebut.

Rencana ini menyusul setelah beberapa negara besar lainnya resmi menjadikan mata uang digital sebagai alat pembayaran sah.

Melalui Wakil Menteri Informasi Junta Myanmar Mayor Jenderal Zaw Min Tun, melansir Bloomberg sejauh ini pihaknya belum memproduksi mata uang digital tersebut dikarenakan masih adanya keraguan untuk memproduksi mata uang digital secara mandiri atau justru mengajak kerja sama dengan perusahaan lokal.

Baca juga: Militer Myanmar Ajukan Tuduhan Korupsi Kesebelas Terhadap Aung San Suu Kyi

“Kami belum memutuskan apakah kami harus melakukannya sebagai usaha patungan dengan perusahaan lokal atau oleh pemerintah saja, mata uang digital akan membantu meningkatkan aktivitas keuangan di Myanmar,” jelas Jenderal Zaw Min Tun.

Meski memiliki tujuan yang baik yaitu untuk membantu kemajuan ekonomi negara, namun rencana Junta Myanmar yang ingin membuat mata uang digital justru ditentang oleh banyak pihak.

Mengingat aksi Junta yang mengkudeta pemerintah sendiri pada beberapa tahun lalu yang kemudian berimbas pada timbulnya kekacauan berdarah.

Aksinya tersebut lantas membuat Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara Myanmar di tahun 2022 hanya akan tumbuh 1 persen, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 tentu makin memperburuk laju ekonomi negara tersebut.

Baca juga: Harga Kripto Terbaru, Dogecoin dan Bitcoin Pimpin Penguatan

Beberapa pejabat Bank Dunia seperti Kim Edwards juga berpendapat rencana yang digagas Junta Myanmar, nampak tak akan berjalan dengan lancar lantaran struktur regulasi dan kapasitas pemerintahan yang tidak jelas akibat adanya kudeta.

Diketahui, sebelumnya pemerintah bayangan Myanmar tersebut telah mengakui Tether (USDT) sebagai mata uang resmi sejak Desember tahun lalu setelah pihaknya berhsil menggulingkan pemerintahan Myanmar.