Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Kementerian Keuangan Rusia, MinFin menyelesaikan rancangan undang-undang bernama 'On Digital Currency', dan telah mengirimkannya ke pemerintah Rusia agar disetujui dan disahkan sebagai undang-undang.

RUU tersebut mengklarifikasi peraturan terkait dengan perdagangan dan penambangan cryptocurrency.

Pada 8 April lalu, MisFin mengumumkan amandemen dan finalisasi RUU kripto, yang akan memberikan kejelasan mengenai regulasi mengenai sirkulasi, penerbitan, perdagangan, penambangan, dan aktivitas lain di pasar kripto Rusia.

Baca juga: Portugal Berikan Lisensi Aset Kripto Pertama ke Sebuah Bank

Dilansir dari Cointelegraph.com, muncul laporan yang belum dikonfirmasi mengenai Rusia yang akan melegalkan cryptocurrency, pada Sabtu (16/4/2022).

Komunitas kripto yang berkembang di platform media sosial Twitter, menyambut kabar itu dengan tangan terbuka lebar.

Salah satunya, CEO Binance Changpeng Zhao, yang yang ikut menyambut baik langkah tersebut, mengingat banyaknya sanksi yang saat ini dikenakan terhadap Rusia.

Namun komunitas kripto di Twitter atau Crypto Twitter, menyadari jika mereka terlalu dini untuk merayakan kabar tersebut, dan segera menghapus tweet yang mendukung status hukum kripto di Rusia.

Desas-desus mengenai Rusia yang melegalkan kripto dipicu dari laporan surat kabar harian Rusia Kommersant, yang dilaporkan mendapatkan versi final otentik dari RUU tersebut.

Menurut Kommersant, RUU tersebut menawarkan untuk menerima mata uang digital sebagai alat pembayaran yang bukan unit moneter Federasi Rusia, yang belum disahkan sebagai undang-undang oleh pemerintah Rusia.

Baca juga: Lebarkan Sayap di Industri Kripto Perusahaan Ava Labs Galang Pendanaan Hingga Miliaran Rupiah

Laporan Kommersant juga menyoroti, RUU tersebut menawarkan kerangka peraturan untuk kegiatan terkait kripto.

Sementara itu, MinFin menyelesaikan dan membagikan RUU tersebut dengan pemerintah Rusia, dan masih menunggu persetujuan RUU tersebut tanpa batas waktu yang diketahui.

Dalam pengumuman terkait dengan RUU yang telah diselesaikan, kementerian mengungkapkan telah mengklarifikasi peraturan kripto dengan mempertimbangkan semua sudut pandang departemen lain dari pemerintah Rusia.

Baca juga: FBI: Sekali Beraksi Peretas Korea Utara Curi Lebih dari 600 Juta Dolar Amerika dalam Kriptokurensi

Dalam upaya melawan sanksi internasional dan inflasi yang dihasilkan, Ketua Dewan Ahli Masyarakat Gas Rusia, Pavel Zavalny mengisyaratkan kemungkinan menerima Bitcoin ( BTC ) sebagai pembayaran untuk mengekspor minyak dan gas.

Zavalny merekomendasikan untuk menerima pembayaran dalam rubel Rusia, yuan Tiongkok, lira Turki, atau bahkan Bitcoin (BTC) dari negara-negara sahabat. Namun, negara-negara yang tidak bersahabat dapat membayar minyak mereka dalam rubel atau emas.