Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni\

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun menyatakan DPR ingin memperkuat kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

"Kita ingin memberikan penguatan secara kelembagaan berupa kewenangan tapi tanggung jawabnya juga bertambah, pengawasannya juga bertambah, fungsi pengaturannya juga akan bertambah sesuai dengan perkembangan zaman," kata Misbakhun di sela-sela Rapat Panja pembahasan RUU PPSK di Gedung DPR, Senayan, Rabu (16/11/2022).

Soal aset kripto yang juga dikabarkan akan masuk kewenangan OJK dan Bank Indonesia (BI), legislator Partai Golkar itu mengatakan belum masuk ke pembahasan tersebut.

"Salah satunya akan membahas (kewenangan OJK dan BI atas kripto). Belum disepakati tapi akan dibahas," kata dia.

Misbakhun mengatakan Komisi XI DPR ingin aset kripto ini tak hanya dijadikan komoditas perdagangan saja tapi ada aspek perlindungan konsumennya.

"Kita ingin kripto ini ada aspek perlindungan konsumennya, pengawasannya sebagai aset keuangan seperti apa, siapa sebagai aset keuangan yang mempunyai kewenangan, bukan hanya komoditas perdagangan. Ini harus diatur secara terintegrasi," ujar Misbakhun.

Baca juga: Kemendag Bakal Tindak Tegas Penghimpunan Dana Masyarakat Berkedok Aset Kripto

Diketahui, selama ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sudah memiliki aturan jelas yang mengatur terkait aset kripto.

Aturan itu tercantum melalui Peraturan Bappebti No.8/2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.