TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG- Membuat Indonesia beralih dari spesifikasi bahan bakar dari Euro II ke Euro IV ternyata tidak mudah. Di luar pemerintah ada banyak pihak yang terlibat dalam perumusan aturannya.

Setidaknya ada tiga pihak yang memegang peranan penting, yaitu Pertamina sebagai penyedia bahan bakar, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sebagai pelaku industri dan produsen kendaraan, serta masyarakat selaku konsumen. Kesalahan fatal bakal terjadi jika regulasi Euro IV dipaksakan berjalan tetapi salah satu pihak itu belum siap.

I Gusti Putu Suryawirawan, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian menyampaikan, Jumat (19/8/2016), pemerintah berharap kesiapan semua pihak bisa dipercepat.

“Harapannya kan memang mau dipercepat, 2019 atau 2020, tetapi nanti saya bicarakan dulu lah. Teman-teman di Pertamina pasti punya pertimbangan, pak Wapres (Wakil Presiden Jusuf Kalla) sudah kasih jalan keluar, kalau tidak bisa bikin (bahan bakar) ya impor dulu. Tapi kan mereka (Pertamina) juga mesti hitung impor bagimana logistik dan sebagainya. Ya, nanti kami bicara dulu,” urai Putu, di salah satu acara di Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di BSD, Tangerang.

Bukan cuma Pertamina, jalur kordinasi dengan Gaikindo juga diperlukan. Putu mengatakan harus dibuat rencana produksi kendaraan di dalam negeri agar impor bahan bakar bisa menyesuaikan.

“Jangan sampai nanti sudah diimpor, enggak ada yang pakai Euro IV, rugi Pertamina, saya dimarahin nanti,” kata Putu.

Impor jadi salah satu pilihan sesuai buat Pertamina. Pasalnya, menurut Putu dari informasi yang dia terima, revitalisasi kilang-kilang minyak Pertamina baru bisa menghasilkan Euro IV pada 2023. 

Penulis: Febri Ardani Saragih