TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemacetan di DKI Jakarta tampaknya menjadi permasalahan besar yang harus dipecahkan secara bersama oleh berbagai pemangku kepentingan.

Beragam usaha untuk mengatasi kemacetan pun telah dilakukan. Mulai dari wacana pemindahan Ibu Kota, penerapan sistem ganjil genap, pembatasan kawasan roda dua, hingga penambahan infrastruktur dan transportasi terpadu.

Seiring pembangunan berbagai infrastruktur yang bersinggungan dengan jalan raya, membuat polisi juga kewalahan mengatur lalu lintas.

Karena itu Kepolisian Daerah Metro Jaya berencana menggandeng warga sipil yang terkenal dengan julukan “pak ogah”, untuk ikut mengatur lalu lintas dan mengurai kemacetan.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra mengatakan, program ini akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi DKI.

"Sekarang  pembangunan infrastruktur sedang gencar. Maka kami butuh  perbanyak personel untuk mengatur lalu lintas, terutama bantuan dari warga sipil,” kata Halim.

Pak Ogah ini akan dinamai Supertas atau Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas.

Menurut Halim, nantinya mereka juga akan diberi seragam khusus saat ikut mengatur lalu lintas dan akan digaji oleh badan usaha di sekitar titik kemacetan tersebut.

"Kami akan minta beberapa perusahaan untuk menggaji Supertas, lewat dana CSR (Corporate Social Responsibility) misalnya," ujar Halim.

Pemerintah DKI Jakarta saat ini tengah mengebut pekerjaan infrastruktur mulai dari mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), dan pembangunan terowongan (underpass).

Di sekitar tempat pengerjaan proyek itu, kerap timbul kemacetan luar biasa terutama di jam-jam sibuk. Semoga Supertas bisa membantu mengurai kemacetan. Dan semoga benar-benar sukarela.