Tribun Otomotif
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Diteken Jokowi, Menteri Airlangga Sebut Pepres Mobil Listrik Masih di Kemenkumham

Airlangga Hartarto mengatakan proses Perpres mobil listrik ini masih menunggu salinan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Diteken Jokowi, Menteri Airlangga Sebut Pepres Mobil Listrik Masih di Kemenkumham
Tribunnews/JEPRIMA
Nissan Motors Indonesia menghadirkan mobil listrik Nissan Leaf pada ajang pameran GIIAS 2019, ICE BSD City, Tangerang, Sabtu (20/7/2019). Leaf yang bakal diboyong Nissan ke nusantara merupakan mobil listrik terlaris di dunia dengan penjualan 400 ribu unit sejak 2010. Tahun ini, Nissan telah memperkenalkan kendaraan listrik itu ke Australia, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Hong Kong, dan Malaysia. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Peraturan Presiden (Perpres) mengenai kendaraan listrik terus dinanti oleh masyarakat terutama pelaku industri otomotif. Terlebih aturan itu dikabarkan sudah ditandatangani oleh Presiden Joko (Jokowi) Widodo pada Senin (12/8/2019) lalu.
Meski telah diteken, sayangnya isi mengenai regulasi Perpres hingga saat ini belum dipublikasikan. Lantas kapan Perpres tersebut diterbitkan?

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan proses Perpres mobil listrik ini masih menunggu salinan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Kita tunggu saja salinannya. Itu kan di Kemenkumham," ujar Airlangga di kantornya, Rabu (14/8/2019).

Sebelumnya, Airlangga menyebutkan Perpres Kendaraan Listrik akan mengatur mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan insentif untuk para pelaku industri.

Baca: Distributor Spare Part Nilai Era Mobil Listrik di Indonesia 10 Tahun Lagi

Perpres juga mengatur pembagian tugas masing-masing Kementerian termasuk infrastrukturnya.

"Ya Perpres kan mengatur mengenai TKDN, itu diatur. Kemudian mengatur pembagian tugas di Kementerian, termasuk infrastruktur nya. Kemudian nanti teknis untuk insentifnya ada diisi PP Nomer 41," terang Airlangga saat membuka acara Pameran Industri Komponen Otomotif di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2019).

Terkait besaran TKDN yang diatur dalam Perpres, Menteri Airlangga mengungkap besaran TKDN yaitu sebesar 35 persen hingga 2023.
 

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ria anatasia
Editor: Fajar Anjungroso
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas