Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - “Pemerintah sudah mulai enggak jelas ini.” Begitu keluhan Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) sekaligus Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda, Putra Sejahtera Kurnia Lesani Adnan kepada Tribunnews.com, Selasa (21/4/2020).

Pernyataan tersebut dia sampaikan menanggapi keputusan Pemerintah melarang warga mudik Lebaran dalam rangka pencegahan meluasnya pandemi corona.

Sani berpendapat, soal larangan warga mudik berlebaran ini pemerintah tidak bijak. Keputusn yang diambil cenderung tidak terukur, terutama soal aturan mudik.

"Ini persoalannya bagaimana cara mereka mengawasi, banyak angkutan yang melayani tidak dari terminal. Apa bisa mereka (pemerintah)?" ujarnya.

Belum lagi ada jutaan pekerja yang bergantung hidup dari transportasi bus bagaimana nasib mereka.

Sani menegaskan, paling tidak saat ini ada sekitar 1,3 juta pekerja angkutan darat yang resah mendengar kabar mudik dilarang.

"Okupansi (bus antarkota) sekarang semakin tertekan menjadi 10 persen dari kapasitas penuh. Artinya tinggal 130 ribu pekerja angkutan yang masih aktif, sisanya dirumahkan," jelasnya.

Baca: Cerita di Balik Mundurnya Belva Devara dari Posisi Stafsus Presiden

Dia menyatakan, kondisi lebih buruk dirasakan bus pariwisata yang memang sudah mengandangkan armadanya sejak Februari 2020.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas antisipasi mudik 2020, Selasa, (21/4/2020) mengeluarkan larangan kepada masyarakat agar tidak mudik pada hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah.

Baca: Di Balik Polemiknya, Ruangguru Adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing Asal Singapura

"Pada hari ini saya ingin menyampaikan, mudik semuanya akan kita larang," kata Presiden.

Larangan tersebut dilakukan karena masih tingginya angka masyarakat yang mudik di tengah Pandemi Corona. 

Baca: Cerita Krisnawati, Driver Ojol Cantik yang Trauma Diusili Customer Pria

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih ada 24 persen masyarakat yang mudik, meski sudah ada himbauan untuk tidak melakukannya.

"Dari hasil kajian di lapangan, pendalaman di lapangan, survei Kemenhub, bahwa yang tidak mudik 68 persen, yang masih bersikeras mudik 24 persen, dan sudah terlanjur mudik 7 persen. Masih ada angka yang sangat besar," kata Presiden.