Tribun Otomotif
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

MK Tegaskan Lampu Motor Wajib Nyala di Siang Hari atau Denda Rp 100 Ribu

Jika MK berpendapat lain, mereka meminta MK menyatakan kedua pasal tersebut sesuai dengan UUD 1945, frasa pagi hari diubah menjadi sepanjang hari.

MK Tegaskan Lampu Motor Wajib Nyala di Siang Hari atau Denda Rp 100 Ribu
TRIBUN JABAR/ZELPHI
Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan lampu sepeda motor wajib diyalakan pada siang hari atau denda setinggi-tingginya Rp 100 ribu. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan uji materi Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (LLAJ) terkait keharusan menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari,
yang diajukan oleh dua mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Eliadi Hulu dan
Ruben Saputra Hasiholan Nababan.

Eliadi dan Ruben sebelumnya meminta MK menyatakan Pasal 107 Ayat (2) dan Pasal
293 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
(UU LLAJ) bertentangan dengan UUD 1945.

Jika MK berpendapat lain, mereka meminta MK menyatakan kedua pasal tersebut sesuai dengan UUD 1945 sepanjang frasa pagi hari diubah menjadi sepanjang hari.

Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ sendiri berbunyi, "Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.”

Sedangkan, Pasal 293 ayat (2) UU menyebutkan, "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)."

Baca: Cara Praktis Bersihkan Sisa Lem yang Menempel di Dasbor Mobil

Permohonan itu kemudian ditolak oleh para hakim MK dengan suara bulat.

”Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis MK Anwar Usman
saat membacakan Putusan MK No. 8/PUU-XVIII/2020 di ruang sidang MK, Kamis (25/6/2020).

Baca: Trik Mendongkrak Tenaga Mesin Skutik NMAX Naik Hingga 2 Daya Kuda

Dalam putusannya, MK menyimpulkan ketentuan tersebut konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi terus mengalami peningkatan.

Salah satu penyebabnya adalah sesama pengendara yang tidak dapat mengantisipasi keberadaan
kendaraan satu dengan yang lainnya.

Baca: Lagi Cari Hatchback Seken? Ini Update Harga Terbaru Mobkas Honda Jazz, Toyota Yarus dan Suzuki Swift

Halaman
123
Editor: Choirul Arifin
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas