Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyebut insentif kendaraan listrik dari pemerintah hanya menguntungkan kalangan produsen.

"Program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik akan lebih banyak menguntungkan kalangan produsen kendaraan listrik," katanya dalam keterangan yang diterima Tribunnews, dikutip Senin (29/5/2023).

Baca juga: DPR Kritik Insentif Kendaraan Listrik: Subsidi yang Tidak Menyasar pada Rakyat Kecil

Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu mengatakan, program ini menjadi cara pemerintah untuk menjaga investasi kendaraan listrik di Indonesia dan mencoba menarik investor baru.

"Pemerintah tampaknya mengupayakan win-win solution, di mana penyelesaiannya menguntungkan semua pihak," ujar Djoko.

Ia sendiri menganggap tujuan dari insentif ini sendiri sebagai upaya menolong industri sepeda motor dan mobil listrik yang sudah telanjur berinvestasi dan berproduksi.

"Namun, pangsa pasarnya masih sangat kecil, sehingga perlu diberikan insentif," kata Djoko.

Ia berujar insentif ini hanya akan dinikmati orang yang tidak berhak atau orang kaya. Hal itu kemudian dapat memicu kemacetan di perkotaan.

"Yang dikhawatirkan terjadi adalah makin bertambahnya kendaraan pribadi yang berjejal di jalan, sedangkan pihak yang akan diuntungkan dari program ini hanya kalangan produsen kendaraan listrik," ujar Djoko.

Baca juga: PEVS 2023 Dihadiri 30.700 Pengunjung Dengan Total Transaksi Rp 289 Miliar

Akademisi dari Unika Soegijapranata itu pun pesimis pun program ini dapat menekan pengurangan emisi karbon.

"Harapan program ini bisa mengurangi konsumsi BBM dan menekan emisi karbon berpotensi jauh panggang dari api. Yang justru terjadi adalah penambahan konsumsi energi dan makin bertambahnya kendaraan pribadi yang berjejal di jalan," katanya.

Djoko pun menyarakan agar distribusi kendaraan listrik, terutama sepeda motor, jangan banyak di perkotaan yang sudah padat dan macet.

Djoko menyebut insentif sepeda motor listrik perlu diprioritaskan untuk daerah terluar, tertinggal, terdepan dan pedalaman (3TP) yang kebanyakan berada di luar Jawa.

"Di daerah 3TP umumnya jumlah sepeda motor masih sedikit, pasokan BBM juga masih sulit dan minim sehingga harga BBM cenderung mahal," katanya.

"Sementara energi listrik masih bisa didapatkan dengan lebih murah dan diupayakan dari energi baru," lanjutnya.

Baca juga: Digelar 5 Hari, Diikuti 81 Brand, PEVS 2023 Raup Nilai Transaksi Hingga Ro 289 Miliar

Untuk mobil listrik, kata Djoko, prioritasnya juga jangan untuk kendaraan pribadi, tetapi untuk kendaraan dinas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sehingga distribusinya lebih merata.

Selain itu, ia menyebut pemberian insentif kendaraan listrik akan lebih tepat jika diberikan pada perusahaan angkutan umum.

"Di samping akan mendorong pengembangan industri kendaraan listrik, juga dapat memperbaiki pelayanan angkutan umum dengan sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi kemacetan," ujar Djoko.

Ia mengatakan, bus listrik nantinya dapat dioperasikan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan juga dimanfaatkan untuk menghubungkan transportasi umum ke Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Apalagi porsi angkutan umum di IKN tinggi. Mobil-mobil listrik pun dapat digunakan pejabat di IKN. Biasanya ketika ada percontohan yang sukses, daerah lain bisa mengikuti," kata Djoko.

Sebagai infromasi, pemerintah menggulirkan program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada Maret tahun ini.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), disebutkan percepatan program KBLBB didorong dalam rangka peningkatan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan, juga yang terpenting adalah mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).