Ringkasan Berita:

• Pemerintah kembali membuka wacana pemberian insentif untuk kendaraan listrik untuk mendorong industri otomotif sekaligus menjaga fiskal negara.
• Insentif kendaraan listrik yang akan digulirkan diklaim memiliki relevansi yang lebih luas dibanding sebelumnya. 
• Pemerintah belum mengungkap rincian skema maupun waktu pelaksanaan insentif kendaraan listrik tahun ini.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah kembali membuka wacana pemberian insentif untuk kendaraan listrik untuk mendorong industri otomotif sekaligus menjaga fiskal negara.

Wacana ini mencuat dalam komunikasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan berbagai insentif untuk kendaraan listrik. Pada 2025, insentif pembelian mobil listrik diberikan, terutama untuk kendaraan impor.

Sementara itu, untuk sepeda motor listrik, bantuan pembelian sebesar Rp 7 juta per unit telah disalurkan pada 2023 dan 2024 guna mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan di dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, pembahasan insentif kembali mengemuka sebagai salah satu opsi stimulus bagi sektor industri otomotif, khususnya kendaraan listrik.

"Insentif macam-macam tadi kita bicarakan. Kita sudah bicara salah satunya juga bicara soal insentif sebagai stimulus. Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ini semakin relevan," tutur Agus usai bertemu Menteri Keuangan di Jakarta, Selasa (5/5/2026)?

Agus menambahkan, insentif kendaraan listrik yang akan digulirkan memiliki relevansi yang lebih luas dibanding sebelumnya. Jika pada tahap awal kebijakan difokuskan untuk menekan emisi, kini terdapat pertimbangan tambahan yang dinilai lebih strategis.

"Semakin relevan, kalau ketika dulu sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintrodus kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk total meraka pengurangan emisi," jelasnya.

Baca juga: Pemprov Jakarta Pertahankan Insentif Kendaraan Listrik, Bebas Pajak hingga Ganjil Genap

Setidaknya ada tiga aspek utama yang kini menjadi dasar penguatan kebijakan insentif kendaraan listrik. Selain pengurangan emisi, pemerintah juga ingin menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada pengurangan beban subsidi, serta memperkuat industri dalam negeri.

"Sekarang ada yang lebih penting dari itu. Itu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlindungi," ungkapnya.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Paket Insentif untuk Jaga Daya Beli dan Topang PDB

Meski demikian, Agus belum merinci skema maupun waktu pelaksanaan insentif kendaraan listrik tahun ini. Ia menyebut pembahasan teknis masih berada dalam ranah koordinasi lintas kementerian.

"Kalau insentif EV, kapan EV mau diberikan insentif, bagaimana bentuk insentifnya, skemanya seperti apa. Mungkin bisa dibicarakan langsung dengan Menteri Kongres. Tapi memang tadi salah satu yang dibicarakan itu. Dari beberapa isu, beberapa perihal, beberapa hal yang dibicarakan antara mereka berdua, salah satu," ucap Menperin.