Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Saatnya Penuhi Hak Korban, Jaringan Masyarakat Sipil Desak Pengesahan RUU PKS

Desak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Sesual, Jaringan Masyarakat Sipil utarakan tuntutan ini.

Saatnya Penuhi Hak Korban, Jaringan Masyarakat Sipil Desak Pengesahan RUU PKS
Ilustrasi Parapuan Foto 2021-07-19 22:00:45 

Parapuan.co - Terkait dengan tuntutan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU PKS mengapresiasi kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baleg DPR RI telah menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) selama empat kali dan membentuk Panitia Kerja (PANJA) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Dengan melaksanakan RDPU sebanyak dua kali dalam bulan ini, Baleg DPR RI dan PANJA bekerja untuk mewujudkan pengesahan RUU PKS pada Prolegnas 2021.

Menurut siaran pers yang PARAPUAN terima, beberapa kelompok yang potensial melakukan penolakan maupun yang mendukung RUU PKS diundang oleh PANJA RUU PKS untuk melakukan diskusi sehat.

Baca Juga: Pelaku Pemerkosaan Anak Divonis Bebas, Ini Mengapa RUU PKS Penting untuk Disahkan

PANJA RUU PKS mengundang perwakilan Jaringan Masyarakat Sipil, praktisi dari Psikolog P2TP2A Jakarta, Konferensi Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), dan Cendekiawan Muslimah Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta.

Mereka juga mengundang Pakar Hukum Universitas Gajah Mada dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada pertemuan tersebut, Vitria Lazarini, Psikolog UPT P2TP2A DKI Jakarta,  menyampaikan fakta lapangan bahwa kasus kekerasan seksual semakin meningkat beberapa tahun terakhir ini, khususnya sepanjang pandemi Covid-19.

Modus bujuk rayu, relasi kuasa, tipu daya, dan gang rape, merupakan bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.


Kasus kekerasan seksual dalam proses hukum juga sulit dibuktikan dan berdampak psikologis bagi korban.

Di Indonesia, proses penegakan hukum masih tidak ramah kepada korban kekerasan seksual, hal tersebut dapat menyebabkan trauma kekerasan yang berkelanjutan.

Dalam mendampingi korban, Lembaga Layanan menemukan 9 bentuk Kekerasan Seksual masih belum diadaptasi dalam hukum Indonesia dan belum mempertimbangkan hak-hak korban secara komprehensif.

Ahli hukum yang hadir dalam RDPU tersebut juga menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan undang-undang tindak pidana khusus kekerasan seksual serta naskah akademik terkait kasus-kasusnya.

Baca Juga: Kenali Dampak Jangka Panjang yang Dirasakan Korban Kekerasan Seksual

Inilah yang mendorong Jaringan Masyarakat Sipil dengan konsisten mengadvokasi RUU PKS.

Menurut Jaringan Masyarakat Sipil, disahkannya RUU PKS adalah bentuk amanat Pancasila dan UUD 1945.

RUU PKS juga dilihat sebagai perwujudan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah menjadi hukum Indonesia dengan adanya UU No. 7 tahun 1984.

Demi mendorong PANJA RUU PKS di BALEG DPR RI, Jaringan Masyarakat Sipil memiliki 6 pokok pikiran untuk ditinjau.


Pertama, disempurnakannya definisi Kekerasan Seksual yang melahirkan 9 bentuk kekerasan seksual, sebagai upaya menyempurnakan kelemahan-kelemahan terkait jenis kekerasan seksual yang ada dalam KUHP dan undang-undang lainnya.

Kedua, pengaturan tentang penanganan kasus meliputi proses pengaduan dan pelaporan, penyidikan, penuntutan dan peradilan menjadi acuan dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang menjadi tindak pidana khusus.

Ketiga, mengatur kembali pemidanaan dengan model double track system yakni hukuman pidana dan tindakan. Keempat, pemulihan korban, keluarga korban dan saksi.

Kelima, menegaskan pencegahan kekerasan seksual melalui berbagai sektor antara lain infrastruktur, tata ruang, dan edukasi publik.

Baca Juga: Penyebab Korban Kekerasan Seksual Anak-Anak Enggan Melapor Kasus ke Polisi

Terakhir, mengatur mekanisme koordinasi dan pengawasan lintas kementerian lembaga terkait.

Jaringan Masyarakat Sipil juga menuntut beberapa hal aebagai bentuk dukungan terhadap DPR RI, yaitu:

  1. Meminta dengan sangat kepada Pimpinan dan anggota BALEG DPR-RI untuk segera pembahasan dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dengan mempertimbangkan draft usulan dari Jaringan Masyarakat Sipil dan KOMNAS Perempuan sebagai rujukan substansi.
  2. Mengusulkan kepada BALEG DPR-RI untuk membuka kesempatan RDPU kepada pendamping korban, aparat penegak hukum yang selama ini juga menghadapi secara langsung, guna mendapat masukan faktual terkait kompleksitas penanganan korban kekerasan seksual jika tidak memiliki landasan hukum yang kuat.
  3. Meminta Baleg (DPR RI) untuk tetap menerapkan prinsip transparansi dan partisipatif dalam setiap tahapan pembahasan RUU PKS sebagaimana dijamin dalam UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundangan.
  4. Mengimbau kepada berbagai elemen masyarakat seperti jaringan akademisi, ahli hukum, pengacara dan pihak terlibat lain untuk terus memperkuat sinergitas dalam mengawal proses pembahasan RUU PKS di DPR RI juga melakukan dialog-dialog terbuka untuk mendukung perjuangan RUU PKS menjadi kebijakan substantif.
  5. Meminta pemerintah, antara lain Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPPA), Kementerian Hukum dan HAM dan KSP untuk pro aktif bersama-sama Baleg merumuskan draft NA dan RUU sehingga memperpendek waktu proses harmonisasi.

Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan pengesahan RUU PKS.

Baca Juga: Pentingnya Suarakan Kekerasan Seksual, Salah Satu Medianya Bisa Lewat Podcast

RUU PKS menjadi penting untuk segera disahkan mengingat kasus kekerasan seksual di Indonesia yang semakin tinggi dan adanya kebutuhan akan hukum yang melindungi korban. (*)

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas