TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus dikritik terkait data Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilu 2014. Apalagi terdapat 10,4 juta DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Wakil Sekjen Demokrat Saan Mustopa menilai langkah yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah benar dengan mengumpulkan pimpinan lembaga-lembaga terkait Pemilu 2014.

"SBY berkepentingan mengumpulkan semua yang terkait, sebab pemerintah tidak mau dipermasalahkan," kata Saan ketika berkunjung ke redaksi Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (15/11/2013).

Saan mengungkapkan bila DPT bermasalah pada Pemilu 2014. Maka yang disalahkan adalah partai penguasa yang tak lain adalah Demokrat.

"SBY berkepentingan mengclearkan, Demokrat juga engga mau dipersalahkan," tuturnya.

Sebelumnya, KPU RI menetapkan dan mengumumkan DPT Pemilu DPR, DPD, dan DPRD 2014 dalam negeri dan luar negeri 188.622.535 pemilih.

Data tersebut terdiri dari 186.612.255 pemilih dalam negeri di 497 KPU kabupaten/kota, 6.980 kecamatan, 81.034 desa dan 545778 TPS. Sementara DPT di luar negeri adalah 2.010.280 yang meliputi 130 negara 873 TPS.