TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap permasalahan rekapitulasi Daftar Pemilik Tetap (DPT) pelan-pelan sudah mulai teratasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) yang akrab dipanggil JK itu menuturkan yakin permasalahan perbedaan angka itu akan selesai sebelum Pemilihan Umum.

Ditemui di kantor PMI, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2013), JK mengatakan perbedaan angka antara DPT dengan data dari Kementerian Dalam Negri yang awalnya mencapai 10 juta, kini hanya berkisar 4 juta. Kedepannya kata JK permasalahan itu bisa diselesaikan.

"Saya kira pada akhirnya akan diselesaikan. Tapi memang tidak ada yang sempurna sejak dulu memang begitu," katanya.

JK juga menganggap pemilihan umum 2014 mendatang seharusnya terselenggara jauh lebih tertata dibandingkan pemilihan umum 2009 lalu, karena sekarang penduduk Indonesia sudah menggunakan e-KTP.

"Kalau tidak baik, ya salahnya mendagri menjalankan E-KTP itu, karena salah satu penyebabnya ya itu," katanya.

Sebelumnya, KPU akhirnya resmi menetapkan DPT secara nasional untuk pemilu 2014 sebanyak 186.612.225 untuk jumlah pemilih dalam negeri, dan sebanyak 2.010.280 pemilih luar negeri.

KPU menempatkan pemilih laki-laki dengan jumlah pemilih 93.439.610 dan pemilih perempuan dengan jumlah pemilih 93.172.645. Sementara, pemilih tersebut tersebar di 454.778 Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbagi di 81.034 desa atau kelurahan. Namun ditemukan ada jutaan pemilih tidak tercatat di DPT, karena Nomor Induk Kependudukannya bermasalah.