TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - KPU Jabar mengklaim telah merampungkan setengah dari total jumlah daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah versi KPU.

Menurut KPU, jumlah DPT bermasalah di Jawa Barat itu ada 1,4 juta. Untuk itu kini tinggal 700 ribu DPT bermasalah yang harus diselesaikan.

Jumlah DPT bermasalah versi KPU Jabar ini berbeda dengan temuan DPD PDIP Jabar yang menyebutkan bahwa ada sebanyak 4,3 juta DPT bermasalah di Jabar. Terkait soal ini Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat dan anggota KPU Jabar Aang Ferdiman mendatangi kantor DPD PDIP Jabar untuk meminta hasil temuan PDIP itu, Senin (18/11).

Sekretaris DPD PDIP Jabar Gatot Tjahjono dan Sekretaris Bappilu DPD PDIP Jabar Waras Wasisto pun menyerahkan hasil temuan PDIP tersebut. Menurut Yayat, meski terdapat perbedaan jumlah angka yang cukup besar, prinsipnya soal DPT ini telah terjadi kesamaan pandangan antara KPU dengan PDIP.

"Penghitungan kami kini tinggal 700 ribu lagi DPT bermasalah. Mengenai temuan PDIP ada 4,3 juta, itu kan penghitungannya sejak bulan September. Nah sekarang kondisinya berbeda karena sebagian temuan PDIP itu sudah kita selesaikan," kata Yayat di Kantor DPD PDIP Jabar di Bandung, kemarin.

Menurut Yayat, yang dimaksud DPT bermasalah itu adalah nama seseorang sudah tercantum dalam DPT tapi tidak disertai NIK-nya (Nomor Induk Kependudukan). Untuk itu nama-nama tersebut akan disisir apakah benar nama itu ada NIK-nya atau justru nama itu tidak ada alias palsu.

Anggota KPU Jabar Aang Ferdiman mengatakan, terjadinya DPT bermasalah ini disebabkan tiga hal yakni pemilih yang dikhawatirkan tidak ada, pemilih yang kosong data pemilihnya, serta pemilih yang belum terdaftar sama sekali.

"Temuan PDIP ini membuat kami semangat membenahi DPT bermasalah ini, kami berharap rekan-rekan media ikut membantu agar DPT ini bisa dibenahi hingga batas waktu yang ditentukan," kata Aang.

Sekretaris Bappilu Jabar Waras Wasisto mengatakan, angka 4,3 juta versi DPD PDIP Jabar itu diperoleh dari DPP PDIP, sedangkan angka 1,4 juta versi KPU Jabar itu diperoleh dari KPU Pusat.

"Kami menyambut baik kedatangan Ketua KPU Jabar. Kami sepakat untuk menyinkronkan soal DPT bermasalah ini. Kita akan bekerjasama untuk menuntaskan kasus ini," kata Waras.

Sekretaris DPD PDIP Jabar Gatot Tjahjono mengatakan, persoalan DPT ini sangat serius dalam pelaksanaan pemilu. Untuk itu pihaknya kata Gatot, sangat konsen sehingga akan terus mengawal soal DPT ini di Jawa Barat.

"Kita akan terus mengawalnya hingga tanggal 4 Desember 2013 sebagai batas akhir penetapan DPT secara nasional," ujar Gatot. (san)