TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PPP, Fernita Darwis, menganjurkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) lapang dada mengulur waktu perbaikan daftar pemilih tetap (DPT) jika pada batas waktu perbaikan, 4 Desember 2013, polemik pemilih bermasalah belum selesai.

"Kalau KPU, Kemendagri, dan Bawaslu menganggap persoalan DPT pada 4 Desember ini sudah final berdasar hasil perbaikan terhadap 10.4 juta pemilih bermasalah, silakan saja," ujar Fernita kepada wartawan di Media Center KPU, Jakarta, Jumat (22/11/2013).

Ia menggarisbawahi, jika pada kenyataannya masih ada sisa pemilih yang bermasalah, lalu dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus terkesan dipaksakan. Karenanya, PPP tidak memaksakan pemilih bermasalah harus segera ditetapkan.

"Kalau KPU sendiri dan Bawaslu masih tutupi angka dan dipaksakan mengambil hal yang maksimal, diyakini akan berimbas pada KPU sendiri. Dan masyarakat sudah memberi sinyalemen, bawah Pemilu 2014 tidak lebih baik dari sebelumnya kalau pemilih bermasalah masih ada," terangnya.

Makanya, KPU tidak harus memaksakan untuk pengesahan kalau menganggap masih mengandung masalah. Jika sebuah kebijakan yang ditetapkan masih mengandung masalah, maka kebijakan itu cacat hukum. Karenanya KPU lebih baik bekerja nyaman kalau keputusan soal pemilih dalam kondisi tak bermasalah.

PPP, sambung Fernita, berharap jangan sampai ada satu pun partai memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pemilih bermasalah. Apalagi, dengan angka pemilih cukup besar, dimanipulasi untuk mendapatkan kursi legislatif.

"Makanya KPU lebih baik mengulur waktu untuk hasil yang baik daripada memaksakan. KPU harus siap dikritik, siap menerima gugatan-gugatan. Dan KPU juga siap dievaluasi, apakah kebijakan dia bermasalah atau tidak," tegasnya.