TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi akhirnya tidak lagi mempersoalkan janji-janji Aburizal Bakrie saat terpilih sebagai Ketua Umum dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2009.

Saat itu Ical menjanjikan pembangunan gedung sekretariat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah tingkat provinsi, dan Dewan Pimpinan Daerah tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

"Kami berpendapat dan sudah diberi ketegasan, sesuai sikap DPD tanggal 2 Desember 2012, tentang permintaan kepada ketua umum untuk menunda realisasi janji komitmen kantor DPP, DPD, dan DPD II se-Indonesia," ujar Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan Ridwan Bae di Rapimnas V Partai Golkar, Sabtu (23/11/2013).

Ridwan mengatakan pengurus daerah sepakat meminta Ical untuk lebih memfokuskan diri dan mengerahkan seluruh kemampuan pembiayaan untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

"Bahwa pembangunan sekretariat tidak susah kalau ARB jadi Presiden," ucap Ridwan.

Pernyataan Ridwan ini berbeda dari pernyataan sikap DPD II Partai Golkar sebelum Rapimnas V Golkar digelar. Ketua DPD Kota Banda Aceh Muntasir Hamid mengatakan pengurus di kabupaten dan kota menuntut janji Ical yakni dana abadi dan pembangunan gedung.

Terkait melunaknya sikap pengurus daerah, Ical menganggapnya sebagai hal yang wajar. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi Pemilu. "Lagi pula saya memimpin Golkar sampai berapa lama? Kan masih ada waktu dua tahun lagi," tutur Ical.

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Irianto MS Syaifuddin menjelaskan sikap pengurus daerah tidak pernah berubah. Menurutnya, sikap itu sudah menjadi sikap pengurus daerah sejak pertemuan pada 2012 lalu. "Untuk apa kalau kemudian partai kita akhirnya juga kalah," imbuh Irianto. (Sabrina Asril)