Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq, mengatakan, berlarutnya kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah yang belum bisa diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bisa berdampak serius.

Menurutnya, kekacauan politik akibat DPT bermasalah bisa terjadi mulai tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Pusat, bahkan bisa berlanjut dalam proses peradilan sengketa hasil pemilu di MK.

"Maka jika KPU tdk mampu selesaikan masalah ini pada waktunya, perlu dipikirkan opsi penundaan berupa pemunduran jadwal pemilu legislatif 2014," kata Mahfudz, di Jakarta, Senin (2/12/2013).

Mahfudz menuturkan, hal ini memang tidak mudah karena berimplikasi pada tahapan-tahapan pemilu lanjutannya. Tapi ini jadi opsi paling mungkin untuk hindari potensi terjadinya kekacauan politik.

Menurutnya, potensi kekacauan politik dalam pemilu legislatif yg dipicu kesemrawutan DPT dilandasi oleh meluasnya isu dan pemberitaan tentang DPT bermasalah baik di masyarakat maupun media massa. Sehingga ini menggiring praduga akan potensi terjadinya kecurangan atau manipulasi.

"Apalagi kasus yang sama ditengarai kuat terjadi pada pemilu 2009 hingga DPR RI pernah membentuk Panitia Angket DPT. Derasnya survey politik tentang prediksi perolehan suara parpol di pemilu 2014 juga bisa memicu konflik jika dalam realitanya terjadi perbedaan hasil," tuturnya.

Ihwal DPT bermasalah kata Mahfudz memang tidak bisa dibebankan hanya kepada KPU. Karena daftar pemilih bersumber dari Data Kependudukan yg kemudian diolah menjadi DP4 yg dilakukan pemerintah melalui Kemendagri. Belum valid dan belum sistemiknya data kependudukan menjadi sumber tidak validnya DP4.

"Hal lain adalah pergerakan DP4 dan DPT di tingkat kabupaten/kota yg digunakan pada pilkada. Tidak disangsikan perubahan-perubahan DPT yang signifikan baik bertambah atau berkurangnya, terkait dinamika politik lokal pada pilkada. Kasus praktek suap dlm peradilan sengketa pilkada di MK makin menyulitkan mengkonfirmasi tingkat kevalidan DPT," jelasnya.

Lebih lanjut Mahfudz mengatakan, pada sisi lain kasus Akil Muchtar telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai pemutus akhir sengketa hasil pemilu. Dari pengalaman kasus-kasus yang dibawa ke MK sangat sering faktor manipulasi DPT dan surat suara dijadikan faktor kecurangan dalam gugatannya.