TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad menyampaikan banyak cara melakukan kampanye dan sosialisasi yang bisa ditempuh partai politik dan calon legislatif, tapi tetap harus menaati peraturan yang berlaku.

Menurut Muhammad, saat ini masyarakat perlu komitmen langsung parpol dan caleg sehingga sosialisasi dan kampanye mereka tak cukup lewat siaran di televisi atau media elektronik. Cara 'blusukan' dengan menemui masyarakat bisa jadi lebih baik.

"Banyak cara bisa dilakukan untuk kampanye ril yang dibutuhkan masyarakat, mendatangi basis konstituen di bawah dengan cara melakukan dialog terbatas, 'blusukan' yang memang dibutuhkan masyarakat," ujar Muhammad di Jakarta, Jumat (6/12/2013).

Menurut Muhammad, dengan cara 'blusukan' ke jantung konstituen, komitmen ril parpol dan caleg langsung bisa diuji. Sehingga kampanye dan sosialisasi parpol dan caleg menjadi tidak cukup hanya lewat koran, televisi dan media elektronik lainnya.

Sehingga kalau interaksi seperti itu paling tidak ada komitmen. Pada posisi itu, parpol bisa sekalian sampaikan visi misi, dan programnya. Sehingga rakyat juga diajari dan betul-betul bisa belajar dan menilai partai dan caleg mana yang lebih visioner.

"Jadi jangan sampai masyarakat tidak suka karena pencitraan di televisi. Harus memahami masyarakat yang lebih suka silaturahmi ketimbang umbar senyum melalui media dan janji-janji saja," ujarnya.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Judhariksawan kemarin menyampaikan telah menegur enam lembaga penyiaran atau televisi yang tidak proporsional menggunakan frekuensi publik. Isi penyiaran mereka mengandung unsur kampanye dan programnya didanai partai.

Keenam lembaga penyiaran tersebut antara lain RCTI, MNC TV, Global TV, ANTV, TV One dan Metro TV. Teguran KPI ini berdasar pemantauan isi penyiaran selama tiga bulan terakhir yakni September sampai November 2013.