Boni: Partai Demokrat Tidak Pantas Ikut pemilu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Indonesia, Boni Hargens menilai Partai Demokrat tidak layak menjadi peserta pemilu 2014. Sebab, Demokrat merupakan partai rasis yang tidak mendukung tegaknya Pancasila yang terkandung persatuan dan kesatuan Indonesia.

Hal itu dikatakan Boni Hargens menanggapi pernyataan rasis juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul di salah satu stasiun TV swasta belum lama ini. Namun, hingga saat ini partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini tidak menegur Ruhut dan memberikan hukuman.

"Demokrat partai rasis tidak perlu ikut pemilu," kata Boni, Minggu (8/12/2013).

Menurut Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini, dia tidak mengharapkan Ruhut meminta maaf kepadanya. Namun ia meminta Ruhut minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena pernyataannya tersebut dapat memecah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

"Saya tidak ada dendam dengan Ruhut. Yang saya minta, Ruhut minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," kata Boni.

Di tempat yang sama, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Bambang Soesatyo menambahkan, Partai Demokrat harus menegur dan menghukum Ruhut. Pasalnya, ini bukan pertama kalinya Ruhut mengeluarkan pernyataan rasisme yang juga berbaru SARA di depan publik.

"Jadi, tidak salah saya menolak Ruhut jadi Ketua Komisi III DPR (ketika pemilihan Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) menggantikan Gede Pasek Suardika yang digeser posisinya sebagai anggota komisi III beberapa waktu lalu)," kata Bambang Soesatyo.

Bambang selaku kolega Ruhut di Komisi III DPR ini sangat menyesalkan sikap Ruhut kepada Boni, ditambah Ruhut sendiri berasal dari partai penguasa di pemerintahan. "Kok Ruhut tega-teganya Ruhut bilang Boni hitam. Itu argumentasi di bawah sadar, ada kebencian dari sejak lama," kata Bamsoet.

Sebab itu, lanjut Bambang, dirinya mendorong Ruhut untuk minta maaf kepada Boni dan tidak mengulangi kembali pernyataan berbau rasis tersebut dan Bambang juga berharap peristiwa ini menjadi yang terakhir bagi pejabat publik karena dapat memecah persatuan bangsa Indonesia.

"Apabila Ruhut minta maaf, Boni juga memaafkan Ruhut. Sebab, gerakan yang kita gagas menuju tidak ada perbedaan di antara kita," kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar tersebut.