Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Peserta Konvensi Demokrat Kecewa Banyak Raja Kecil di Daerah

Sebab, pemimpin daerah tersebut bisa berbuat apa saja di wilayah mereka

Penulis: Ferdinand Waskita
zoom-in Peserta Konvensi Demokrat Kecewa Banyak Raja Kecil di Daerah
TRIBUNNEW.COM/ANDRI MALAU
Endriartono Sutarto saat mengikuti tahap seleksi di Komite Konvensi Capres Partai Demokrat 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peserta konvensi Partai Demokrat Endriartono Sutarto mengaku kecewa dengan fenomena raja kecil di daerah. Sebab, pemimpin daerah tersebut bisa berbuat apa saja di wilayah mereka.

"Yang mengecewakan, membuat raja kecil di daerah, berbuat apa saja, beritanya tidak mengenakan," kata Endriartono dalam pidato politik di Sekretariat Konvensi Demokrat, Jakarta, Senin (6/1/2014).

Ia mencontohkan adanya bupati yang tidak mendapatkan tiket untuk pulang ke daerahnya akhirnya menutup bandara. Diketahui Bupati Ngada Marianus Sae memerintahkan satpol PP untuk menduduki bandara di tempat itu. Sebab, ia tidak mendapatkan tiket pesawat Merpati.

"Bupati tidak mendapatkan tiket untuk pulang, lalu memerintahkan untuk menutup bandara, padahal bukan miliknya tapi rakyat. Itu contoh raja kecil," kata Endriartono

Selain itu, Endriartono juga menyindir kasus yang menimpa Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Meskipun tidak menyebutkan secara detil.

"Dinasti terbentuk dari demokrasi yang kita praktekkan. Melahirkan kader bukan terbaik kepada masyarakat, tapi memanfaatkan pemilihnya untuk diri dan keluarga dari cara-cara yang korup," ujarnya.

Selain itu, Endriartono juga menyebut kekuasan partai atas kadernya mulai dievaluasi. Sebab ada wakil rakyat yang bisa diganti oleh partai karena perjuangannya berbeda dengan sikap partai. Endriartono juga menyoroti masalah politik uang.

Berita Rekomendasi

"Kita harus bekerjasama menghadapi, hanya sekedar uang yang tidak besar, yang hanya bisa dinikmati satu atau dua hari dengan menggadaikan lima tahun," ujar Endriartono.

Apalagi, kata Endriartono, catatan yang dimilikinya terdapat 310 pimpinan daerah yang bermasalah dengan hukum.

"Suara dibeli. Ini bahaya politik uang kita harus memerangi politik uang untuk mencapai cita-cita kesejahteraan yang berkeadilan," tuturnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas