TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Mudhofir menilai segala permasalahan yang menimpa para buruh akibat kebijakan yang tidak pro buruh.

Menurutnya, permasalahan pekerja kontrak, pengupahan, dan permasalahan normatif lainnya adalah bentuk diskriminasi kepada buruh yang dilakukan pemerintah dan wakil rakyat.

"Buruh harus gunakan momentum Pemilu 2014 untuk tidak selalu menjadi korban kebijakan politik," kata Mudhofir dalam diskusi 'Peran buruh dalam Pemilu 2014' yang digelar DPP BIMA (Barisan Insan Muda), Senin (27/1/2014).

Mudhofir menuturkan, pada Pemilu 2014 hendaklah para buruh untuk mendukung wakil dari buruh itu sendiri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Menurutnya Pemilu 2014 dapat menjadi momen menenmpatkan wakil buruh di parlemen.

"Pemilu 2014 adalah batu loncatan bagi serikat buruh untuk berkonsolidasi, mempersiapkan peta jalan dan beradaptasi dengan dinamika politik lewat pengalaman di kendaraan politik formal untuk menuju pada konsensu gerakan buruh menghadirkan sebuah partai besar," tuturnya.

KSBSI, kata Mudhofir menyakini bahwa ideologi serikat buruh akan lebih mengakar pada di dalam diri caleg yang berasal dari buruh. Ideologi buruh itu menurutnya melebihi dari ideologi partai politik yang menjadi kendaraan politik para caleg itu sendiri.