Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Gerindra merasa keberatan dengan kebijakan saksi parpol dibiayai negara. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan alasan keberatan tersebut karena selama ini partai telah melakukan hal tersebut secara mandiri.

"Ini bagian  tanggung jawab pemerintah atas demokrasi tapi momentumnya tidak pas. Kita keberatan," kata Muzani ketika dikonfirmasi, Senin (27/1/2014).

Muzani menuturkan pihaknya telah menyediakan 600 ribu saksi. Sejak awal, katanya, Gerindra menyiapkan saksi secara mandiri,  mulai dari rekrutmen, pelatihan dibiayai sendiri, termasuk honor saksi.

"Kalau Negara sediakan dana saksi, cukup besar. Kalau 1 orang saksi  Rp100 ribu per saksi, maka diperlukan sekitar Rp60 miliar per partai, untuk 12 partai sekitar Rp720 miliar," ujar anggota Komisi I DPR itu.

Muzani mengatakan bila proses dana saksi itu legal maka pihaknya tidak mempermasalahkannya. Tetapi bila bertabrakan dengan sistem keuangan maka Gerindra akan menolaknya.

"Dengan atau tanpa dana negarapun, Gerindra siap dengan aparat dan kader yang kita siapkan. Sekitar Rp720 miliar. Dalam situasi sekarang ini bencana, lebih baik perbaikan infrastruktur akibat bencana," ungkapnya.