TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri dipastikan hanya menerima dana Rp 1 triliun untuk pengamanan Pemilu 2014 dari Rp 3,5 triliun yang diajukan ke Kementerian Keuangan.

Meskipun Polri berencana mengambil Rp 600 miliar dari anggaran Polri sebesar Rp 44 triliun yang sudah diketuk dalam APBN, tetapi tentu akan ada yang dilakukan pemangkasan dalam pengamanan Pemilu. Untuk itu, Kompolnas meminta Polri menjelaskan secara gamblang bentuk pengurangan tersebut.

"Harusnya Polri mengambil langkah dengan mengatakan ke pemerintah dan DPR bila dikurangi dari Rp 3,5 triliun menjadi Rp 1 triliun, apa yang akan hilang? apa yang akan tidak ada?" ungkap Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala, Senin (3/2/2014).

Adrianus menyayangkan sikap Polri yang tidak pernah menjelaskan apa yang hilang akibat dana pengamanan Pemilu tidak sesuai dengan yang pernah disusun Polri. Meskipun ada pernyataan, Polri hanya sebatas melakukan penipisan pengamanan, misalnya dari satu kompi menjadi satu peleton.

"Tapi dampak dari penipisan itu apa? Polri tidak pernah bilang. Padahal mestinya ada penjelasan akibat dari pengurangan pasukan itu. Jadi ada barang ada harga. Itulah yang harus dijelaskan Polri," ungkapnya.

Adrianus tidak mau ada anggapan bahwa dana berapa pun yang dikeluarkan Kementerian Keuangan untuk dana pengamanan Pemilu untuk Polri, situasi akan aman.

Selain itu, Komisioner Kompolnas ini mengkritisi akibat dana pengamanan Pemilu tidak sesuai dengan ajuan Polri, tentu akan ada pemotongan habis-habisan dari berbagai pos anggaran pengamanan Pemilu.

"Tetapi sebetulnya anggaran yang sifatnya pendukung dihilangkan saja. Jadi difokuskan pada anggaran utama saja. Jadi misalnya kalau pengawasan hanya pada pengawasan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Kenapa ada mata anggaran dokumentasi sampai Rp 300 miliar itu? Itu potong saja untuk anggaran yang utama. Anggaran yang sifatnya pendukung dipotong saja. Cara berpikir Polri itu harus dibenahi. Harus ada prioritas anggaran," ungkapnya.