TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Abdul Hakam Naja, mengakui honor petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2014 lebih kecil ketimbang Pemilu 2009.

Melihat beban dan tugas penting KPPS di TPS, Hakam setuju honor mereka harus dilakukan rasionalisasi dan objektif oleh pemerintah. Kalau memang negara memiliki anggaran, honor petugas KPPS yang bekerja selama sebulan harus ditingkatkan.

"Mungkin memang yang penting adalah bagaimana honor untuk KPPS betul-betul bisa sesuai dengan nilai beban kerja yang mereka emban. Artinya tidak terlalu sedikit, tapi sesuai dengan kemampuan negara untuk menanggung," ungkap Hakam di Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Hakam melanjutkan, pada intinya Komisi II DPR sebagai mitra KPU, mendukung honor petugas KPPS dinaikkan dengan perhitungan yang rasional dan objektif. Sehingga pemerintah harus memerhatikan anggaran dananya.

Karena kecilnya honor petugas KPPS, di antara mereka melakukan  swadaya. Di beberapa wilayah, bahkan ada petugas KPPS yang membuat seragam sendiri, membuat jamuan untuk orang yang habis memilih. Uang ini hasil urunan mereka.

"Tapi saya kira memang ke depan harus diberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi, tapi juga jangan sampai ini membebani. Baik membebani masyarakat, apalagi kemudian dana yang dikeluarkan itu tidak digunakan dengan semestinya," imbuhnya.