TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah melakukan simulasi pengamanan di Gedung Bawaslu, KPU, dan Mahkamah Konstitusi, Polri diminta melakukan simulasi pengamanan di Tempat Pemungutan Suara dan distribusi dokumen hasil pemungutan suara dari TPS sampai tingkat nasional.

Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, menilai simulasi pengamanan Pemilu 2014 yang dilakukan Polri memang perlu, meski hingga saat ini belum ada indikasi yang kuat bahwa akan terjadi kerusuhan.

Namun, langkah antisipatif pengamanan pemilu sejatinya cukup sekali saja untuk melihat dan memberikan rekomendasi antisipatif kepada seluruh jajaran kepolisian bagaimana strategi pengamanan pemilu di daerah lainnya.

"Jauh lebih penting diperhatikan dalam aspek pengamanan adalah jaminan rasa aman setiap pemilih pada saat menuju dan melakukan pemungutan suara dan jaminan keamanan logistik pemilu terutama surat suara hasil pemungutan suara di TPS ketika dikirimkan ke PPS, lalu ke PPK hingga KPU Kabupaten/Kota," terang Masykurudin di Jakarta, Jumat (14/2/2014).

Menurutnya, simulasi ini lebih penting karena akan langsung bersangkutan dengan seluruh pemilih dan menjamin kemurnian hasil suara terutama saat kotak suara berada di perjalanan. Pengamanan situasi di TPS dan pengiriman hasil suara ke PPS dan tingkat selanjutnya dijamin dalam ketentuan undang-undang pemilu.

Selain itu, imbuh Masykurudin, simulasi ini juga untuk memetakan sejauh mana bantuan yang dibutuhkan KPU dalam rangka mengamankan situasi TPS dan pengiriman hasil suara.

"Oleh karena itu, kebutuhan KPU ke pihak kepolisian tentang mekanisme bantuan ini perlu dirumuskan secara matang sehingga ada jaminan hasil suara pemilih tidak berubah di tengah jalan," terang pria asal Yogyakarta ini.