Tribunnews.com, Balikpapan - Komite Konvensi Partai Demokrat kembali menyelenggarakan acara debat bertajuk "Debat Bernegara Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat" di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (22/2/2014). Kendati demikian, sama sekali tidak ada debat antar peserta konvensi untuk menajamkan visi dan misi para peserta.

Acara debat tersebut dimoderatori oleh akademisi dari Universitas Mulawarman, Effendi dan Andri Patton. Debat yang bertemakan "Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kaltim" itu membahas setidaknya tiga isu, yaitu masalah kesejahteraan masyarakat perbatasan, Blok Mahakam, dan wacana pemberian otonomi khusus (otsus) kepada provinsi Kaltim.

Mengenai masalah kesejahteraan masyarakat perbatasan, para peserta konvensi sepakat kesejahteraan lebih penting daripada patok perbatasan. Dahlan Iskan mengatakan pemerintahan ke depan harus fokus pada kesejahteraan dan harga diri masyarakat perbatasan.

"Yang jelas tidak boleh energi terbuang membicarakan patok-patok perbatasan," ujar Dahlan, Sabtu.

Begitu pula pendapat peserta lainnya, Pramono Edhie Wibowo, Irman Gusman, dan Anies Baswedan. Mereka sepakat bahwa kesejahteraan harus lebih diutamakan. Tak ada pendapat yang berseberangan.

Terkait masalah pengelolaan Blok Mahakam, para peserta konvensi juga satu suara bahwa Blok Mahakam harus dikelola oleh negara. Pramono Edhie menantang universitas lokal untuk mendidik putra-putra daerah agar mampu mengelola blok migas yang dikuasai oleh TOTAL (Perancis) dan INPEX (Jepang) itu.

"Kalau bisa dikerjakan sendiri, kenapa harus manggil orang lain?" ucap Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.

Peserta lainnya, Anies Baswedan, Dahlan Iskan, dan Irman Gusman juga sepakat bahwa pengelolaan Blok Mahakam harus diserahkan negara. Menurut mereka, Indonesia mampu mengelola blok itu agar digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Kata sepakat juga terjadi saat membicarakan isu otsus Kaltim yang kerap menyumbang dana yang signifikan kepada APBN. Anies Baswedan mengatakan otsus bukanlah solusi yang bisa menjamin akan menyejahterakan masyarakat Kaltim.

"Yang dibutuhkan Kaltim bukan otsus, tapi kualitas manusia yang baik," kata Mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

Meski tidak menggunakan bahasa yang tegas dan lugas, peserta lainnya, Dahlan Iskan, Irman Gusman, dan Pramono Edhi Wibowo, juga sepakat bahwa otsus bukanlah alternatif untuk memberikan kesejahteraan. Mereka pun lebih menyoroti peningkatan sumber daya manusia dibandingkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.