TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan menduga ada usaha pembungkaman suara aktivis menjelang Pemilu. Abdullah mengindikasikan hal itu ditandai maraknya somasi maupun pelaporan terhadap aktivis yang pedas mengkritik pemerintah.

Saat dihubungi TRIBUNnews.com, Abdullah Dahlan mengatakan intensitas somasi maupun pelaporan itu meningkat menjelang digelarnya pemilihan umum.

"Ada intensitas seperti itu," katanya, Minggu (23/2/2014).

Somasi terhadap suara kritis dimulai sejak akhir 2013 lalu, dimana Presiden Susilo Bambang Yudoyono melalui pengacaranya, Palmer Situmorang mensomasi fungsionaris Persatuan Pergerakan Indonesia (PPI), karena menulis SBY dari Jedah memerintahkan KPK untuk menangkap Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Terakhir badai somasi itu menimpa aktivis Indonesia Budget Watch (IBW) Apung Widadi, yang menulis "Kasihan ya timnas U-19, pendapatan dari hak siar SCTV senilai Rp 16 miliar diputar LNM (La Nyalla Mattalitti) untuk membiayai Persebaya palsu." di Forum Diskusi Suporter Sepakbola Indonesia (FDSI).

Kata dia ICW juga termasuk yang dilaporkan. Menurutnya ICW sempat menanyakan laporan keuangan sejumlah Partai Politik (Parpol), dan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ketika ICW menggugat ke Komisi Informasi, dan hasilnya sejumlah aktivis ICW justru dilaporkan.

"Jadi ini (mengkriminalkan publik) merupkan cara yang dilakujan sebagai upaya membungkam sikap kritis publik. Ini tidak baik dalam sistem demokrasi yang kita anut," katanya.