TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mencalonkan kadernya yang menjabat sebagai Gubernur DKI, Jakarta, Joko "Jokowi" Widodo sebagai Capres pada pemilu 2014, maka tingkat Golput akan meningkat.

Dalam diskusinya di Seknas Jokowi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (26/2/2014), Arbi Sanit mengatakan Jokowi dalam berbagai survei tingkat elektabilitasnya paling tinggi, di anatara tokoh-tokoh lain yang digadang-gadang maju sebagai calon presiden.

"Tapi kalau programnya tidak jelas, nasib Jokowi bisa sama seperti (Presiden Susilo Bambang Yudoyono) SBY," katanya.

Arbi menyebutkan bahwa pada pemilihan umum 2009, SBY-Boediono memperoleh 73.874.562 suara, atau 60,80 persen dari total seluruh perolehan suara.

Hal itu menunjukan legitimasi SBY yang tinggi terhadap rakyat, namun demikian pada kenyataannya dalam memimpin SBY terus dirong-rong banyak pihak.

"Kalau Jokowi terpilih dan tidak merubah sistem, nasibnya sama dengan SBY," ujarnya.

Satu hal yang harus dibenahi adalah pemisahan tugas yang benar. Menetapkan sistem pemerintahan menjadi preidential, dan tidak seperti saat ini yang menurut Arbi Sanit presiden telah menerapkan sistem-semi presidential.

Selain itu pemimpin yang baru juga harus menata kembali kebebasan orang. Menurutnya sekarang yang terjadi adalah kebebasan yang kebablasan. Ia menyebut banyak orang yang berharap menuntut haknya, tanpa berintropeksi.

"Seperti Rhoma Irama. Memang maju sebagai presiden itu hak semua orang, tapi jangan coba-coba untuk maju (kalau tidak siap)," katanya.

Hingga kini PDIP belum memutuskan siapa yang akan maju mewakili partai. PDIP telah menunjuk ketua umum PDIP, Megawati Sukarnoputri untuk memutuskan hal tersebut, akan tetapi hingga kini Megawati belum memutuskan.