TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari hasil laporan situs pengawas pemilu Matamassa, ada seorang calon legislatif (caleg) meminta dukungan melalui pembagian kartu Jakarta Pintar. Telah diketahui kartu tersebut merupakan ide dari gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang berasal dari partai PDI-Perjuangan.

Pendiri matamassa.org Artur Gideon hal tersebut merupakan pelanggaran pidana pada saat kampanye pemilu. Artur menjelaskan hal tersebut sama seperti dengan politik uang.

"Laporan pidana, semacam politik uang membagi-bagikan kartu jakarta pintar disertai komitmen untuk mendukung salah satu caleg," ujar Artur, di hotel Grand Cemara Menteng, Minggu (9/3/2014).

Artur menjelaskan melalui mata massa, laporan masyarakat akan disampaikan langsung ke Bawaslu. Sampai saat ini mata massa sudah dua kali melaporkan ke Bawaslu.

"300 laporan yang pertama, minggu lalu 120 laporan," ungkap Artur.

Artur menambahkan akan terjadi banyak pelanggaran caleg saat kampanye terbuka nanti. Dalam hal ini politik uang semakin banyak terjadi.

" Apa yang dilakukan partai bisa diketahui masyarakat banyak jadi pilihan nanti pencoblosan," jelas Artur.