Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemilu 2014

KPK Ultimatum SBY Soal Pengelolaan Dana Bansos

Materinya berisi imbauan agar pengelolaan dana bansos difokuskan di Kementerian Sosial

KPK Ultimatum SBY Soal Pengelolaan Dana Bansos
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menghadiri seminar Quo Vadis Pembaharuan Hukum Pidana Melalui RUU KUHP dan RUU KUHAP: Memperkuat atau Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi , di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2013). Seminar yang diselenggarakan oleh KPK tersebut menyoroti perkembangan perubahan KUHP yang tengah digodok di DPR terkait upaya pemberantasan korupsi. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai pengelolaan dana bantuan sosial.

Surat tersebut dibubuhi tandatangan Ketua KPK Abraham Samad. Materinya berisi imbauan agar pengelolaan dana bansos difokuskan di Kementerian Sosial.

"Hari ini pimpinan KPK mengirim surat kepada Presiden berkaitan dengan dana bansos," tegas Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (24/3/2014).

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut Johan, ultimatum tersebut disampaikan kepada Presiden, karena KPK melihat alokasi dana bansos selama ini masih tersebar di sejumlah kementerian.

Agar pengelolaannya efektif, lebih baik jika alokasi dana bansos ditempatkan di satu kementerian, yakni Kemensos.

"Biar fokus. Pengelolaan bantuan sosial itu kan harusnya di Kemensos yang memang bergerak di bidang bantuan sosial itu, ini usulan ya," kata Johan.

Johan juga menjelaskan, surat yang dikirimkan itu berkaitan dengan alokasi dana bansos yang meningkat menjadi Rp 91,8 triliun.

Seperti diberitakan sebelumnya,
dana bansos dalam nota keuangan yang semula Rp 55,86 triliun menjadi Rp 91,8 triliun dalam keputusan presiden.

Tambahan itu disebabkan adanya perubahan posting sejumlah anggaran dari yang awalnya belanja infrastruktur dan belanja barang menjadi belanja sosial.

"Itu menjadi salah satu alasan ya, penggunaan dana bansos itu tidak signifikan ya. Kalau tidak, KPK mencegah jangan sampai itu digunakan untuuk kepentingan yang lain, kepentingan politik, dan lain-lain," kata Johan.

Terkait bansos ini, kata Johan, KPK juga telah mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Kepada kepala daerah, KPK mengimbau agar pengelolaan dana bansos mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang menganut prinsip akuntabilitas, transparan, dan bisa dipertanggung jawabkan.

Menurutnya, surat kepada kepala daerah ini dilandasi kajian KPK terhadap penggunaan dana bansos dan hibah dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada). KPK menemukan adanya peningkatan penggunaan dana bansos menjelang pilkada. Terlebih, KPK pernah menangani kasus penyelewenangan dana bansos yang modusnya mengalirkan dana tersebut kepada yayasan fiktif.

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas