Jelang Pemilu Izin Pengelolaan Hutan Melonjak Drastis
Hal ini diduga kuat memiliki hubungan erat antara transaksi sumber daya alam dengan kebutuhan ongkos politik pemenangan pemilu
TRIBUNNEWS.COM, BENGKULU - Walhi menyebutkan, penambahan jumlah perizinan terhadap pengelolaan sumber daya alam, terutama hutan, meningkat pada tahun politik 2014. Hal ini diduga kuat memiliki hubungan erat antara transaksi sumber daya alam dengan kebutuhan ongkos politik pemenangan pemilu.
"Walhi memiliki data perizinan yang dikeluarkan pemerintah terhadap empat model perizinan pengelolaan atau eksploitasi sumber daya alam terutama hutan sejak pemilu 2009," kata Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar, Walhi Eksekutif Nasional, Zenzi Suhadi di Bengkulu, Minggu (30/3/2014).
Ia menyebutkan empat model perizinan tersebut yakni izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan, izin pengelolaan hutan untuk kawasan perkebunan, izin hutan tanaman industri, dan Hak Pengelolaan Hutan (HPH).
Untuk pinjam pakai kawasan hutan menjadi pertambangan, data Walhi menyebutkan pada tahun 2008 mencapai 38 ribu hektare. Angka ini melonjak menjadi 63 ribu hektare pada 2009.
Sementara itu, untuk perkebunan termasuk kelapa sawit, kakao dan sebagainya, izin pelepasan dikeluarkan pemerintah pada tahun 2007 hanya 73 ribu hektare, pada tahun 2008 menjadi 83 ribu hektare lalu mengalami lonjakan signifikan pada pemilu 2009 mencapai 228 ribu hektare.
Selanjutnya untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) pemerintah mengeluarkan realisasi di tahun 2007 untuk 41 perusahaan dengan luas lahan 174 ribu hektare, tahun 2008 menjadi 10 perusahaan dengan luas lahan 546 ribu hektare, selanjutnya pada tahun 2009 menjadi 44 perusahaan dengan total luas lahan 1,6 juta hektare.
Terkait izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH), pada tahun 2007 ada 18 perusahaan dengan luasan lahan 673 ribu hektare. Lalu pada 2008 naik menjadi 22 perusahaan dengan luas lahan 1,4 juta hektare. Selanjutnya, pada 2009, terjadi lonjakan pengeluaran izin untuk 34 perusahaan terealisasi dengan total luas lahan 3,1 juta hektare.
"Walhi mensinyalir ada proses konsolidasi antara pengusaha dan pemerintah sehingga terjadi transaksi perizinan kawasan hutan dengan ongkos pemenangan pemilu," tegas dia. (Firmansyah)
