Indonesia Perlu Pasangan Capres-Cawapres Berbasis Sosial
"Cara-cara ini hanyalah politik dagang sapi. Kepentingan rakyat bukan tujuan koalisi," ujarnya.
Penulis: Yulis Sulistyawan
Editor: Rendy Sadikin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Republik, Heru B Arifin, berharap hasil koalisi memunculkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden baru yang masing-masing memiliki modal sosial kuat.
"Koalisi tak semata-mata berbasis dukungan politik, tetapi sosial. Dengan demikian, kepentingan yang akan diusung tak semata-mata power sharing tapi demi bangsa dan rakyat keseluruhan," tegas Heru B. Arifin dalam rilisnya yang diterima Tribunnews.com, Selasa (15/4/2014).
Saat ini, menurutnya, capres blusukan hanya untuk menjajakan power sharing dengan membentuk koalisi. Mereka melupakan esensi koalisi, yakni memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa. "Cara-cara ini hanyalah politik dagang sapi. Kepentingan rakyat bukan tujuan koalisi," ujarnya.
Heru berharap partai-partai mempertimbangkan calon-calon pasangan capres dari unsur yang memiliki modalitas sosial. Tokoh-tokoh yang secara sosial diakui rakyat dan memiliki kepedulian luar biasa kepada bangsa selama ini. Partai-partai diminta melepaskan ego kepartaiannya demi kepentingan bangsa.
Sosok seperti Anies Baswedan memiliki modalitas sosial yang luar biasa. "Dr. Anies Baswedan (ABW) bisa menjadi pasangan Jokowi. Sementara Dr. Marwah Daud Ibrahim (MDI) bisa menjadi pasangan Prabowo," ujarnya.
Jokowi dan ABW sama-sama tokoh muda dan inspiratif. Dukungan politik bukan tidak memungkinkan. Demokrat, Nasdem, PAN dan Hanura bisa menjadi penguat PDIP.
Sedangkan Prabowo dan MDI sama-sama memiliki visi yang kuat tentang kebangkitan Indonesia dan Nusantara melalui potensi dan kekayaan bangsa sendiri. Pasangan ini bisa didukung Golkar, PPP, dan PKS. MDI yang juga pernah menjadi pasangan cawapres Gus Dur bisa didukung PKB.
Sesuai hasil quick count, gabungan PDIP, Demokrat, Nasdem, Hanura, dan PAN bisa mencapai 49 persen lebih. Sedangkan Gerindra, PKB, PPP, PKS, dan Golkar mencapai 51 persen jika ditambah PBB dan PKPI. "Jika komposisinya seperti ini, pertarungan pasangan ini akan seimbang," tutur Heru.