Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara mengatakan jika pertemuan yang dilakukan bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo alias Jokowi dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS), Robert Blake untuk membahas cawapres, praktis hal tersebut menunjukkan besarnya kepentingan AS.

Menurutnya, kepentingan AS tersebut tak lain untuk mendikte pemimpin Indonesia yang baru. "Biasanya AS akan menanamkan dukungan dan pengaruh baik terhadap figur atau arah kebijakannya. Ini bentuk pendiktean AS terhadap Indonesia akan posisi strategisnya terhadap dinamika masa depan kawasan Asia Tenggara," kata Igor kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Dalam pertemuan itu turut hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan seorang pengusaha yakni Jacob Soetojo. Jokowi serta Mega bertemu Robert Blake di kediaman Jocob Soetojo yang terletak di Jalan Sircon No 73, Permata Hijau Jakarta Selatan.

Igor menjelaskan, wujud nyata kepentingan AS dalam menguasai perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia sebetulnya telah terungkap dari kasus terbongkarnya penyadapan AS dan kebocoran kawat diplomatik AS oleh Edward Snowden. Karena itu, bukan AS namanya jika tidak punya agenda politik ekonomi.

"Wacana 'capres boneka' bukan sesuatu yang mustahil buat Jokowi dalam upaya mencari dukungan negara besar dalam pencapresannya tahun ini," tuturnya.

Igor menuturkan, sangat berbahaya jika Indonesia masuk orbit hegemoni AS mengingat perseteruannya dengan Tiongkok dalam kasus Laut China Selatan, yang juga melibatkan negara anggota ASEAN lainnya seperti Filipina dan Vietnam.

"AS gemar mengunjungi negara yang dianggap sekutunya untuk mendukung politik anti Suriah dan Iran. Padahal Indonesia menganut politik bebas dan aktif dari campur tangan negara besar," ujarnya.

Masih kata Igor, AS kini gencar mempropagandakan Trans Pacific Partnership (TPP) dan ingin memasukan Indonesia sebagai anggotanya, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. "Tetapi semua perdagangan bebas regional selalu berdampak negatif bagi Indonesia," jelasnya.

Karena itu, menurutnya, bangsa Indonesia perlu mewaspadai dengan apa yang sekarang ini terjadi di Ukraina akibat campur tangan AS. Isu besar di balik jatuhnya Presiden Yanukovich sebenarnya adalah pertarungan penguasaan energi global antara kelompok negara TPP yang diusung AS melawan negara-negara yang tergabung dalam BRICS yang dimotori Tiongkok dan Rusia.

"AS senantiasa punya manuver politik mematikan bagi negara yang kaya sumber daya Alam tapi tidak pro-Washington," ucapnya.

Belum lagi, menurutnya, jika itu dikaitkan dengan kepentingan korporasi besar AS seperti kontrak Freeport di Papua, Newmont dan lainnya. Kata Igor, AS ingin agar Asia Tenggara lebih membuka akses perdagangannya demi memulihkan kembali perekonomiannya yang terpuruk akibat krisis.

"Semua masalah tersebut bisa berdampak terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Kepentingan AS lainnya di Indonesia adalah modernisasi Kedubes AS di Jakarta yang menelan biaya Rp4,2 triliun," katanya.

Igor juga mengingatkan, bahwa AS selalu memonitor Indonesia sejak dulu dan menjadikan isu hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan terorisme sebagai instrumen dasarnya untuk campur tangan urusan dalam negeri.

"Karena itu akan selalu akan ada rasa curiga dan sentimen negatif terhadap AS dari masyarakat Indonesia dalam hubungan kedua negara. Begitu juga terhadap Jokowi nantinya," tandasnya.