TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Emron Pangkapi tetap aman sebagai Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Padahal Emron adalah orang pertama yang menyampaikan kritik tajam untuk ketua umum partainya, Suryadharma Ali lantaran hadir saat kampanye Partai Gerindra bersama Prabowo Subianto di SUGBK Jakarta pada 23 Maret 2014.

Saat itu, Emron menyatakan langkah salah kaprah Surydharma itu telah melanggar aturan main partai dan menjadi 'biang kerok' tidak maksimalnya perolehan suara PPP di Pileg 2014.

Suryadharma telah memecat Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan empat Ketua DPW PPP lantaran menyuarakan hal yang sama. Namun, tidak dengan nasib Emron.

Emron menegaskan, sampai saat ini sikapnya terhadap pelanggaran Suryadharma di kampanye Partai Gerindra itu masih sama.

"Saya sampai saat ini tetap pada pendirian saya karena kehadirannya di kampanye Partai Gerindra itu bertentangan dengan Mukernas Bandung," ujar Emron saat dihubungi, Jumat (18/4/2014) malam.

Mukernas PPP di Bandung pada 9 Februari 2014 memutuskan, Suryadharma sebagai capres dari PPP. Ada enam nama bakal cawapres yang muncul saat itu untuk mendampingi Suryadharma Ali, seperti Joko Widodo, Jusuf Kalla, Khofifah Indar Parawansa, dan tidak ada nama Prabowo Subianto. Adapun penjajakan koalisi kepada parpol lain dilakukan usai Pileg 9 April 2014.

Menurut Emron, seharusnya saat para pengurus dan kader PPP 'berperang' di masa Pileg untuk mendapatkan suara partai, Suryadharma selaku capres partai melakukan penjajakan dengan 7 bakal cawapres sebagaimana hasil Mukernas Bandung.

Ia menegaskan, jika Suryadharma berpikiran mengubah hasil Mukernas Bandung, maka tidak bisa dilakukan seenaknya. Akan tetapi harus melalui di dalam forum Mukernas. "Kecuali hasil Mukernas (Bandung) itu direvisi, baru bisa," tuturnya.