TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mempertanyakan keputusan partainya yang telah memastikan akan berkoalisi dengan Partai Gerindra.

Kesepakatan koalisi secara resmi disampaikan oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jumat (18/4/2014), di Kantor DPP Partai Gerindra.

Menurut Lukman, keputusan terkait koalisi seharusnya diambil melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

"Saya pikir ketentuan partai sudah jelas. Keputusan dukungan PPP kepada partai lain seusai amanah mukernas partai di Bandung. Keputusan pemberian dukungan (kolaisi) harus dilakukan melalui rapimnas. Rapimnas yang khusus diadakan untuk itu," kata Lukman Hakim di Jakarta, Jumat (18/4/2014) malam.

Sebelum menyampaikan keputusan koalisi, Suryadharma melakukan pertemuan tertutup dengan Prabowo selama sekitar 30 menit. Pertemuan itu pun menghasilkan kesepakakatan koalisi antara PPP dan Gerindra. PPP juga setuju untuk mendukung sepenuhnya pencapresan Prabowo tanpa meminta kursi calon wakil presiden atau pun menteri.

"Padahal selain rapimnas tidak dimungkinkan untuk memberikan dukungan untuk si A si B si C, karena forum itu yang digunakan untuk memberi dukungan untuk capres," ujar Lukman.

Namun ketika ditanya apakah keputusan koalisi yang diambil tersebut ilegal, Lukman tak mau menyimpulkan.

"Silakan ditafsirkan sendiri yang saya bilang tadi. Dukungan untuk partai lain hanya bisa dilakukan di rapimnas. Silakan tafsirkan sendiri apa maksudnya," ujar dia.

Ke depannya, kata dia, petinggi-petinggi partai yang tidak setuju dengan keputusan koalisi dengan Gerindra ini akan mengambil sikap. "Tentu partai ini organisasi kolektif kolegial, terbagi dalam majelis-majelis yang ada. Semua memiliki pandangan sendiri dalam melihat kejadian ini. Kami segera ambil sikap," tegasnya.

Sejak awal, manuver politik Suryadharma Ali yang mendekat ke Gerindra memunculkan riak di internal PPP. Berawal dari kehadiran Suryadharma dalam kampanye terbuka Partai Gerindra. Bahkan, ia menyampaikan orasi dan mendukung pencalonan Prabowo sebagai presiden.

Sebanyak 27 Dewan Pimpinan Wilayah PPP melayangkan mosi tidak percaya kepada Suryadharma. IA dinilai melanggar kesepakatan partai dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP di Bandung yang menyatakan akan menjalin komunikasi politik dengan delapan bakal capres yang ada. Dari hasil Mukernas tersebut, tidak ada nama Prabowo.