TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan partainya menghormati keputusan yang diucapkan oleh Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimun Zubair. Partainya pun, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mampu menyelesaikan konflik internalnya.

"Kita menghormati keputusan dari PPP. Saya percaya PPP bisa selesaikan itu," kata Muzani ketika dihubungi wartawan, Selasa (22/4/2014).

Muzani pun optimistis partainya tetap akan menjalin dengan partai berlambang Kakbah tersebut. Dirinya pun tidak mau menanggapi jikalau akhirnya Gerindra batal melakukan koalisi dengan PPP.

"Jangan komentar yang belum terjadi (Gerindra-PPP batal koalisi). Insha Allah PPP tetap bersama Gerindra," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimun Zubair mengeluarkan fatwa untuk menyelesaikan kisruh di internal partai. Fatwa tersebut berisikan posisi petinggi PPP serta belum diputuskannya koalisi pada pemilihan presiden 2014.

Padahal Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sempat menyebutkan pihaknya mendukung penuh Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

"Apa yang terjadi belakangan ini di tubuh PPP sangat memprihatinkan ini sama sekali tidak mencerminkan citra kader partai yang berazaskan Islam," kata Maimun.

Untuk itu, Maimun yang menjadi sesepuh dan majelis pertimbangan syariah partai mengeluarkan fatwa.

1. Kewajiban islah antara kubu yang bertikai utamanya antara Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen Romahurmuziy

2. Islah berarti kepada asal semula bahwa Suryadharma Ali Ketua Umum, dan Romahurmuziy Sekretaris Jenderal.

3. Islah berarti tidak ada pemecatan, pemberhentian atau rolling kepengurusan dari pihak-pihak yang bertikai.

4. Dalam hal pemilu 2014, PPP belum koalisi dari partai manapun. Penentuan koalisi ditetapkan melalui Rapimnas sesuai Mukernas II di Bandung 7-9 Februari 2014.

5. PPP belum menentukan capres dan cawapres juga harus ditetapkan Rapimnas sesuai Mukernas II di Bandung 7-9 Februari 2014.

6. Semua fungsionaris harus mensyukuri hasil Pileg 2014

7. Semua jajaran partai harus mengedepankan kerjasama tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan meninggalkan kebersamaan

8. Langkah strategis harus dikonsultasikan dengan majelis syariah, majelis pertimbangan dan majelis pakar.