SBY Buka Komunikasi, PDIP Tunggu Hasil Konvensi Demokrat
Selain itu, Hasto mengatakan PDIP juga secara cermat mengikuti dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Rendy Sadikin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka ruang komunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya menanggapi positif upaya membangun komunikasi antarpimpinan partai untuk memperkuat gotong royong nasional dan membangun dialog bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia.
"Komunikasi antar PDIP dan Partai Demokrat (PD) selama ini di DPR RI juga berjalan baik dalam situasi yang saling menghormati posisi politik masing-masing dimana PD berada di dalam pemerintahan dan PDIP berada di luar pemerintahan," kata Hasto dalam keterangannya, Jumat (25/4/2014).
Hasto juga mengungkapkan dalam beberapa agenda strategis untuk kepentingan bangsa dan negara, dialog yang sudah terjalin sangat konstruktif. Ia mencontohkan terkait dengan bagaimana memperkuat postur TNI ke depan agar menjadi kekuatan pertahanan efektif di dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.
"Karena itulah dalam penetapan Panglima TNI misalnya, PDIP selalu menghormati hak prerogatif Presiden di dalam mengusulkan Panglima TNI. Dengan demikian tidak ada persoalan terkait dengan komunikasi ke dua partai," tuturnya.
Namun, kata Hasto, untuk komunikasi ikerjasama terkait dengan pencalonan presiden dan wapres, pihaknya menghormati proses konvensi capres yang dilakukan Partai Demokrat. Hingga saat ini konvensi capres tersebut belum selesai.
"Tentu saja sangat bijak ketika Komunikasi terkait dengan pilpres tersebut berlangsung setelah konvensi dinyatakan selesai sehingga PDIP memahami posisi politik PD," katanya.
Selain itu, Hasto mengatakan PDIP juga secara cermat mengikuti dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara. "Nantinya dijadikan basis di dalam memenuhi ketentuan UU Pemilu Presiden terkait dengan presidential treshold," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.