TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sosok calon wakil presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga kini masih menjadi tanda tanya besar di mata publik dan elite politik. Bahkan, hingga kini, rumor nama-nama yang beredar pun belum mendapat kebenaran.

Menanggapi hal tersebut, politisi PDIP Fahmi Habsyi mengatakan, wewenang tersebut ada di Megawati yang pasti didiskusikan bersama Jokowi.

"Megawati berhak sepenuhnya menentukan cawapres. Bagaikan seorang Ibu yang akan 'menikahkan anaknya'. Kapasitas Ibu Megawati sudah mengerti 'bibit-bebet-bobot' yang tepat buat melengkapi Jokowi dan PDI Perjuangan untuk bertarung pilpres nanti," kata Fahmi  Selasa (29/4/2014).

Ketika disinggung apakah berarti Jokowi tidak berperan menentukan Cawapresnya sendiri. Fahmi menegaskan bahwa hanya dua ketua umum partai Megawati Soekarnoputri dan Surya Paloh, secara bijak tidak memaksakan diri untuk jadi Capres dan memberikan kesempatan regenerasi kepada Jokowi.

Akan tetapi bukan berarti beliau melepas begitu saja penentuan Cawapres.

"Jokowi bukanlah tipe anak kurang ajar dan tidak tahu diri. Ingat pendaftaran capres-cawapres memerlukan tanda tangan bu Mega, dan tanda tangan beliau tersebut akan dicatat sejarah buruk atau baiknya," katanya.

"Sebagaimana beliau dengan bijak dan cerdas menyerap masukan objektif dalam mencapreskan Jokowi, pasti hal serupa beliau lakukan untuk menentukan wapres, cuma bedanya akan didiskusikan dengan Jokowi bersama," ucap politisi yang bertarung puisi dengan Fadli Zon itu.

Fahmi, lanjutnya, meminta publik bersabar menunggu dan tidak usah 'rempong' siapa cawapres Jokowi nanti. Toh, harapan publik pencapresan Jokowi sudah didukung sepenuh hati oleh Megawati.

"Mudah-mudahan sebelum peringatan kerusuhan Mei 98 nanti PDI Perjuangan telah memutuskan cawapresnya. Yang penting publik mempersiapkan diri dan merenungi apakah ingin kerusuhan Mei 98 terulang lagi di masa datang," pungkasnya.