Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

Gerindra Ingin Ciptakan Koalisi Gemuk

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berkomitmen ingin menciptakan koalisi gemuk yang berisi banyak partai.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Gerindra Ingin Ciptakan Koalisi Gemuk
Tribunnews/Herudin
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (kiri) bersama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto menjawab pertanyaan awak media usai melakukan pertemuan di kediaman Aburizal Bakrie, di Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2014). Pertemuan dua bakal capres dari masing-masing partainya ini menyepakati pembahasan koalisi yang lebih serius kedua partai. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berkomitmen ingin menciptakan koalisi gemuk yang berisi banyak partai. Koalisi gemuk itu akan diciptakan karena melihat dari pemerintahan yang saat ini masih berjalan.

"Partai Gerindra ingin koalisi yang pondasinya kuat dan berisi banyak partai. Itu untuk menghindarkan tarik menarik kepentingan antara parlemen dan istana," kata Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani dalam diskusi di The Habibie Center, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2014).

Muzani menuturkan, koalisi adalah hal yang mendesak untuk dilakukan ketika hasil hitung cepat keluar karena tidak ada satu partai yang mampu mengusung sendiri calon presiden sendiri. Maka dari itu Gerindra segera melakukan komunikasi politik dengan berbagai parpol.

Ia mengatakan, Gerindra tidak tertarik hanya mengandeng satu partai untuk menjalin koalisi. Menurutnya, bukan tidak mungkin Gerindra hanya menggaet satu parpol dalam menjalin koalisi.

"Gerindra bisa saja menggaet satu partai untuk mengantarkan pak Prabowo bertarung di Pilpres. Tapi kami tidak mau melakukan itu," ucapnya.

Muzani menjelaskan, dalam prakteknya apabila koalisi ramping dilaksanakan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Sebab menurutnya, kekuasaan di Dewan Perwakilan Rakyat begitu besar.

"Sebab keputusan pemerintah harus melalui persetujuan DPR. Itu problem koalisi ramping," ucapnya.

Rekomendasi Untuk Anda
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Atas