Seknas: Jokowi Tidak Bakal Transaksional saat Bentuk Kabinet
Jokowi diyakini bakal tidak mengubah pendiriannya untuk membentuk kabinet kerja bukan berdasarkan pembagian jatah kekuasaan.
Laporan Wartawan Tribunnews.com Reza Gunadha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Joko "Jokowi" Widodo, diyakini bakal tidak mengubah pendiriannya untuk membentuk kabinet kerja bukan berdasarkan pembagian jatah kekuasaan, kalau terpilih menjadi Presiden RI.
Setidaknya, keteguhan sikap bakal capres usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dijamin Ketua Presidium Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi Dadang Juliantara, dalam siaran pers yang diterima Redaksi Tribunnews.com, Rabu (30/4/2014).
"Jokowi, melalui kami, ingin menegaskan budaya pembentukan kabinet berdasarkan bagi-bagi jatah kekuasaan antarpartai koalisi tidak lagi dipakai, kalau dia menjadi presiden," kata Dadang.
Aktivis senior dari Yogyakarta tersebut menuturkan, kabinet kerja nantinya bakal dibentuk berdasarkan kualitas dari seseorang. "Setiap pos menteri, bakal diisi oleh orang yang tepat di tempat yang tepat," tukasnya.
Selain itu, kata dia, Jokowi juga bakal meminta masukan dari akademisi maupun masyarakat terkait sosok yang pantas memangku jabatan sebagai pembantu dalam rezimnya.
"Jadi, sikap seperti itu jelas menunjukkan Jokowi menolak segala praktik pragmatisme transaksional dalam politik. Harapannya, skema kabinet seperti itu bisa membuat perubahan mendasar di Indonesia," tandasnya.
