TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebagai respon terhadap Hari Buruh Internasional alias May Day, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo menitipkan pesan agar kaum buruh tidak dijadikan obyek dalam politik pemilu. Sebaliknya, buruh harus tetap menjadi subyek perubahan.

Pesan itu dititipkan kepada Sekretariat Nasional Jokowi dalam rilis yang diterima Tribunnews, Jumat (2/5/2014). Jokowi meminta para pendukungnya tidak terlibat dalam politik sloganistik, melainkan bergerak nyata menjadi bagian dari penyelesaian masalah-masalah buruh.

Jokowi menyadari penuh bahwa Perayaan May Day Tahun ini, penuh dengan nuasa politik pilpres. Oleh sebab itulah, Jokowi menghindari politik seremonial, dan memilih politik hadir, atau melakukan dialog langsung dengan buruh, langsung di tempat tinggal buruh.

Dengan tindakan tersebut, Jokowi mengajak publik (melalui media) untuk tidak sekadar menyusuri susunan kalimat dalam tuntutan politik, namun menyaksikan langsung kehidupan buruh dan mendengar secara langsung aspirasi buruh. "Sangat jelas dan nyata, bahwa kehidupan buruh sangat jauh dari memadai," terang Jokowi.

Pembaruan haluan kebijakan sangat diperlukan. Namun, hal ini harus dilakukan dengan jujur, adil dan realitik. "Sesuai dengan amanat konstitusi, kaum buruh harus mendapatkan kerja yang layak, upah yang layak, dan kehidupan yang layak," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan yang baik ini, Jokowi menyerap sepenuhnya apa yang menjadi kenyataan hidup buruh, dan pada waktunya akan dilakukan langkah-langkah politik yang berkarakter, dengan arah yang jelas, yakni mengubah kehidupan buruh seperti garis konstitusi kita.