TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat psikologi politik dari Universitas Paramadina Hamdi Muluk menilai, Partai Golkar dan Partai Demokrat bisa "kawin paksa" karena tidak kunjung mendapatkan teman koalisi untuk menghadapi Pemilu Presiden 2014.

Golkar dan Demokrat yang sejak awal berencana mengusung calon presiden sendiri terpaksa berkoalisi dan mendiskusikan posisi calon presiden dan calon wakil presiden mereka.

"Kalau kondisinya seperti ini, menurut saya akan terjadi koalisi antara Golkar dan Demokrat," kata Hamdi saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/5/2014) malam.

Saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mendapatkan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengusung pasangan capres dan cawapres.

Hal yang sama juga terjadi pada Gerindra setelah mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional. Partai Keadilan Sejahtera juga sudah mendekat ke Gerindra.

Hamdi memprediksi, nantinya Partai Hanura yang belum memiliki arah koalisi yang jelas berpeluang untuk bergabung ke poros Golkar-Demokrat. Dia menilai, kekuatan dari koalisi ini akan cukup kuat dan bisa menyaingi poros PDI-P dan Gerindra.

"Jangan dianggap remeh kalau Demokrat bersatu dengan Golkar," ujarnya.

Meski begitu, Hamdi mengatakan, masih ada skenario kedua. Nantinya, Golkar dan Demokrat bisa juga bergabung dengan poros PDI-P dan Gerindra.

Hamdi memprediksi, dari pendekatan yang telah dibangun, Golkar kemungkinan merapat ke Gerindra, sementara Demokrat akan merapat ke PDI-P. Hanura juga, secara otomatis akan bergabung ke salah satu dari dua poros itu.

"Skenario kedua ini akan terjadi kalau Golkar dan Demokrat sadar mereka sulit menang dan akhirnya bergabung ke salah satu kubu. Jadi hanya ada dua poros," ujar Hamdi.

Hingga saat ini, Demokrat belum memutuskan koalisi karena masih menunggu hasil konvensi calon presiden. Adapun Golkar sudah melakukan penjajakan koalisi dengan beberapa partai, tetapi belum ada yang berhasil.