TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Poempida Hidayatullah mengakui mendapat ancaman dari  elit DPP Partai Golkar akan adanya sanksi pemecatan kepada para kader Golkar yang mendukung Jokowi-JK di Pilpres 2014.

"Itu merupakan suatu langkah yang tidak masuk akal. Hal ini akan berpotensi menjadi preseden yang buruk dari kepemimpinan Bang Ical dan memicu gejolak internal Partai yang tidak diperlukan," kata Poempida kepada Tribunnews.com, Senin (19/5/2014).

Menurut dia, seyogyanya DPP Partai Golkar harus dapat memahami situasi yang berkembang saat ini di dalam internal Golkar, sehingga diperlukan suatu langkah kebijakan yang akomodatif.

Ada pun basis-basis rasionalitas Poempida menuturkannya  sebagai berikut

1. Keputusan Rapimnas VI memberikan mandat penuh kepada ARB dalam membangun Koalisi itu berdasarkan harapan memberikan dukungan ke PDIP. Hal ini sangat terasa menjadi suasana kebatinan yang ada pada saat Rapimnas kemarin.

2. Jusuf Kalla yang dipasangkan sebagai Cawapres dari Capres PDIP DNA koailisinya, Jokowi, adalah kader Golkar Tulen, bahkan Beliau adalah Mantan Ketua Umum Partai Golkar.

3. Banyaknya kekecewaan arus bawah atas keputusan DPP untuk berkoalisi dengan Gerindra mendukung Prabowo-Hatta.

4. Sesuai dengan AD/ART Partai Golkar Pemecatan Kader itu bukan Hak Prerogatif Ketua Umum. Harus berbasis prosedural yang dilandaskan oleh pelanggaran yang fatal terhadap Organisasi Partai.

Menurut Poempida Hidayatullah, jika kemudian terjadi kebijakan Pemecatan ini, maka dia melihat potensi terjadinya gejolak yang akan mengarah kepada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

"Saya melihat bahwa para elit DPP Partai Golkar masih dapat berpikir rasional dan lebih menekankan pada soliditas Partai. Karena Partai Golkar diciptakan bukan sekedar dalam konteks berkaoalisi tapi harus berbasis pada pemikiran membangun Bangsa ke depan," kata Poempida.