TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beberapa daerah menjadi titik rawan berlangsungnya kecurangan dan manipulasi suara dalam Pemilu Legislatif 2014. Bawaslu pun awasi ekstra daerah rawan agar tak terulang kecurangan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

"Daerah yang selalu bermasalah akan kami beri perhatian seperti
Aceh, Papua. Rata-rata daerah bermasalah karena pengaruh elit lokalnya," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad, dalam diskusi bersama wartawan di Lembang, Jumat (23/5/2014).

Selain Aceh dan Papua, Muhammad mencontohkan titik rawan terjadinya kecurangan adalah Kabupaten Sampang di Madura, Kabupaten Nias Selatan di Sumatera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan di Maluku Utara.

Bawaslu, sambung Muhammad, akan melakukan penguatan terhadap Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten atau Kota di daerah rawan pelanggaran. "Panwas di daerah bermasalah kita berikan penguatan pembekalan," terangnya.

Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik, calon anggota DPR dan DPD beberapa waktu lalu, saksi partai politik dan DPD keras mempertanyakan hasil rekapitulasi daerah bermasalah.

Sehingga, sebelum menutup rapat pleno terbuka rekapitulasi Bawaslu memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti KPU di daerah ini. Daerah tersebut adalah Kabupaten Nias Selatan, Musi Rawas, Kota Manado, Mamuju, Kabupaten Halmahera Selatan.