TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembelaan calon presiden (capres) Prabowo Subianto terhadap Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali yang disangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji dkritik oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta.

Menurut Ketua PBHI Jakarta Poltak Agustinus Sinaga, pernyataan Prabowo yang menyatakan secara pribadi tidak percaya SDA bersalah dalam kasus tersebut adalah sikap yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi.

“Pernyataan Prabowo "secara pribadi tidak percaya bahwa SDA bersalah"  adalah keliru, kalau mau bela, silahkan di buktikan lewat jalur hukum, statusnya kan jelas tersangka korupsi,” kata Poltak kepada wartawan, Selasa (27/5/2014).

Menurut Poltak, harusnya semua pihak senang, kalau KPK berhasil mengungkap korupsi, terlebih yang menyangkut penyelenggaraan haji.

“Bukankah Prabowo mempunyai salah satu jargon “Hapuskan Korupsi?” Nah kalau Prabowo dalam sikapnya belain SDA, artinya dia sudah mulai memiliki niat untuk melakukan tebang pilih semenjak jadi capres terhadap pelaku korupsi,” ujarnya.

Dia menilai dalam hal ini, masyarakat diuji kecerdasannya dalam memilih pemimpinnya lima tahun mendatang.
“Inikan upaya dalam melemahkan KPK, bagaimana bisa kita anggap Prabowo serius dalam memberantas Korupsi, sementara di sisi lain melakukan pembelaan terhadap pelaku korupsi,” tegasnya.

Poltak menambahkan, Prabowo harus tahu dan peka terhadap keinginan masyarakat. Saat ini, masyarakat sudah terlalu muak dengan korupsi.

“Harusnya sebagai capres dia tahu itu, bukan malah mengambil langkah-langkah yang melemahkan KPK, kecuali memang prabowo ingin berhadap-hadapan dengan rakyat, yah silahkan saja,” ujarnya.

Sebelumnya, saat berkunjung ke Kediaman pengusaha Hary Tanoesoebidjo, Jalan Ciranjang, Kebayoran Baru, Kamis, (22/5/2014) malam mengatakan tidak percaya SDA bersalah.

“Saya juga terkejut mendengar berita itu. Saya garis bawahi ini, secara pribadi tidak percaya bahwa SDA bersalah," kata Prabowo. “Kita lihat dari momentum waktu.

Saya berharap terutama KPK, jangan sampai KPK itu digunakan alat politik bagi siapapun,” tukas capres dari Partai Gerindra ini.

Sekedar diketahui, sejauh ini memang banyak nama-nama di tim parpol pengusung Prabowo Subianto yang bisa dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi.

Prabowo maju sebagai bakal capres diusung oleh koalisi enam partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN),
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Sejauh ini, memang banyak elite dari parpol pengusung itu yang bisa menjadi target KPK. Semisal dari Golkar, diduga ada Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, dan Idrus Marham.

Dari PAN, nama Ketua Umum dan bakal cawapres Hatta Radjasa pernah diperiksa dalam kasus dugaan korupsi hibah KRL bekas dari Jepang. Dari PPP, saat iniSuryadharma Ali sudah ditetapkan tersangka dalam kasus haji.

Dari PKS, masih 'terlilit' perkara dugaan suap impor sapi yang dibongkar KPK dan kini masih berproses di Pengadilan Tipikor.

Sementara Ketua Umum PBB MS Kaban sudah dicekal dan sering disebut menunggu status tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian Kehutanan.